TOPMEDIA – Bayang-bayang pengetatan energi akibat tensi geopolitik global mulai menyentuh ranah birokrasi Indonesia. Pemerintah kini tengah menimbang opsi Work From Home (WFH) alias bekerja dari rumah.
Rencananya, para abdi negara atau pegawai negeri sipil (PNS) bakal diminta bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan demi menekan konsumsi energi nasional.
Namun, rencana ini langsung memantik sorotan tajam. DPR hingga kalangan akademisi kompak mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak dipukul rata.
Jangan sampai niat hati menghemat listrik dan bensin, justru kualitas pelayanan publik yang dikorbankan.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengetok palu secara serentak.
Menurutnya, perlu ada pemetaan sektor yang presisi agar produktivitas tidak terjun bebas.
“Sebaiknya jangan langsung serentak untuk semua birokrat di Indonesia. Instansi perlu persiapan dulu, terutama soal SOP pekerjaan mana yang bisa di-WFH-kan dan mana yang tidak,” kata Agustinus pada Selasa (24/3).
Agustinus menyarankan agar pemerintah memulai lewat pilot project atau uji coba di beberapa kementerian di Jakarta dan pemerintah provinsi tertentu. Dari sana, pemerintah bisa menyusun pedoman nasional yang jelas terkait klasifikasi profesi.
Dalam kacamata pakar, tidak semua jabatan punya priviledge untuk bekerja di balik daster atau sarung.
Pejabat struktural level Eselon I, II, dan III dinilai paling siap karena beban kerjanya lebih bersifat konseptual dan manajerial. Begitu juga dengan para analis dan tenaga IT seperti programmer hingga cybersecurity specialist.
“Pekerjaan kreatif seperti desainer grafis dan editor video juga sangat kompatibel. Tapi kalau tenaga medis, operator mesin, hingga petugas logistik, ya jelas tidak mungkin (WFH),” imbuhnya.
Tantangan terbesar WFH di lingkungan birokrasi selalu bermuara pada satu hal: pengawasan. Agustinus menilai, sistem absensi tradisional harus mulai digeser ke arah evaluasi berbasis output.
Indikator Kinerja Utama (KPI) dan target harian harus menjadi panglima. Untuk memastikan pegawai tidak “mangkir” saat jam kerja, penggunaan timesheet hingga rapat daring singkat (daily stand-up meeting) secara berkala bisa menjadi solusi efektif.
“Pemerintah harus menjamin bahwa meskipun lampunya mati di kantor (karena hemat energi), pelayanan di masyarakat tetap harus menyala,” pungkasnya. (ton/top)
