TOPMEDIA, JAKARTA — Di tengah gempuran kenaikan biaya produksi yang kian mencekik terutama dengan kenaikan harga plastik, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tanah air kini dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga atau menggerus margin keuntungan.
Namun untuk saat ini, mayoritas dari mereka memilih opsi kedua demi menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan pelanggan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa dalam sepekan terakhir, pihaknya dibanjiri keluhan dari para pelaku usaha terkait lonjakan harga plastik kemasan. Namun meski biaya operasional membubung, para pedagang tetap menahan diri untuk tidak mengubah label harga pada produk mereka.
“UMKM berusaha menjaga harga barang di mata masyarakat dan pembeli. Konsekuensinya, keuntungan menjadi menipis karena biaya produksi naik,” kata Maman dalam temu media di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia mengungkapkan, lonjakan harga plastik ini bukanlah tanpa sebab. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memicu gangguan distribusi nafta, produk turunan minyak bumi yang menjadi bahan baku utama plastik.
Kenaikan harga minyak global pun secara otomatis menyeret harga plastik kemasan ke level yang mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan Kementerian UMKM, kenaikan harga plastik di pasar saat ini mencapai rata-rata 40 hingga 60 persen.
Dampaknya sangat terasa pada kesehatan finansial pelaku usaha dimana rata-rata omzet dan margin keuntungan mereka merosot hingga 50 persen.
Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik yang masih mencapai 55 persen.
“Sekitar 70 persen distribusi bahan baku tersebut melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik. Hal inilah yang mengganggu rantai pasok global kita,” jelas Maman.
Data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) pada tahun 2026 bahkan menunjukkan bahwa kelangkaan nafta telah menyebabkan kapasitas produksi plastik menurun drastis, hingga memaksa sejumlah lini produksi berhenti beroperasi.
Menanggapi krisis kemasan ini, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dari hulu hingga hilir. Untuk jangka pendek, pemerintah mengklaim telah berhasil mengamankan pasokan nafta dari wilayah yang lebih stabil di luar Timur Tengah.
“Kita sudah mengamankan pasokan dari kawasan Afrika, India, dan Amerika untuk menambal defisit yang ada,” tambah Maman.
Namun, ketergantungan pada plastik berbasis fosil dianggap tidak lagi berkelanjutan. Untuk jangka panjang, pemerintah mulai serius melirik diversifikasi bahan baku melalui pengembangan bioplastik.
Kekayaan alam Indonesia seperti rumput laut dan singkong diproyeksikan menjadi pilar utama bahan kemasan masa depan yang lebih ramah lingkungan dan mandiri secara bahan baku.
Maman menyampaikan, saat ini UMKM makanan dan minuman (mamin) yang menyumbang dominasi pasar kemasan nasional terbesar mencapai 67,61 persen.
Untuk mengatasi hal itu, beberapa kebijakan pendukung yang tengah dikaji oleh Kementerian UMKM antara lain melakukan subsidi penggunaan bioplastik untuk menekan biaya transisi dari plastik konvensional ke ramah lingkungan. Selain itu, juga mendorong inovasi penyajian produk tanpa plastik (less plastic). (*)
