TOPMEDIA – Industri makanan dan minuman dalam negeri mulai merasakan dampak serius dari kenaikan harga serta kelangkaan plastik yang dipicu gangguan pasokan global.
Penutupan jalur vital Selat Hormuz yang meningkatkan biaya logistik dan energi memperburuk kondisi, sehingga harga produk kemasan diprediksi akan naik signifikan.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menegaskan tekanan terhadap industri semakin berat akibat kenaikan biaya bahan baku, energi, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Dampaknya sangat luar biasa. Nilai tukar rupiah dan energi menjadi beban berat karena banyak bahan baku harus dibeli dengan dolar AS,” ujarnya dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (31/3/2026).
Adhi menjelaskan bahwa pasokan plastik dari Timur Tengah mengalami penurunan drastis karena produsen di kawasan tersebut tidak dapat berproduksi optimal. Kondisi ini membuat ketersediaan plastik di pasar berkurang tajam.
“Industri hulu plastik dalam negeri juga turun hingga sepertiga kapasitas. Bahkan ada pemasok yang tidak bisa berproduksi karena keterbatasan bahan baku,” katanya.
Ia menambahkan bahwa harga plastik melonjak 30–60 persen di tingkat produsen, bahkan pedagang menaikkan harga hingga 100 persen karena stok terbatas.
“Sudah pasti harga produk kemasan naik, terutama bagi industri kecil menengah yang stoknya tidak banyak. Begitu habis, mereka terpaksa menaikkan harga,” jelasnya.
Dampak ke Konsumen dan Inflasi
Kenaikan harga plastik dinilai akan berdampak langsung pada konsumen. Produk makanan dan minuman dalam kemasan berpotensi mengalami kenaikan harga, sementara keterbatasan kemasan bisa menghambat distribusi pangan.
Adhi mengingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu inflasi tinggi dan mengganggu ketahanan pangan nasional.
Tanpa kemasan yang memadai, distribusi produk pangan bisa terganggu, sehingga konsumen menjadi pihak yang paling terdampak.
Gapmmi menilai pemerintah perlu segera melakukan intervensi melalui koordinasi lintas sektor, termasuk kebijakan fiskal.
“Dalam situasi force majeure ini, bea masuk bahan baku plastik sebaiknya ditangguhkan atau ditanggung pemerintah agar tidak menambah beban industri,” tegas Adhi. (*)
