TOPMEDIA – Sebanyak kurang lebih seribu warga Surabaya yang dilaporkan telah meninggal dunia ternyata belum memiliki akta kematian yang tercatat resmi. Kondisi ini dinilai mengancam validitas data dan berpotensi besar mengganggu penyaluran bantuan sosial (bansos).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengungkapkan, keengganan warga melaporkan kematian anggota keluarganya didasari oleh alasan yang bersifat sosial dan kekhawatiran finansial.
“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial,” kata Eddy pada Selasa (7/10).
Menurut Eddy, faktor utama yang menjadi penghambat adalah asumsi masyarakat bahwa pelaporan akta kematian akan secara otomatis menghapus data keluarga dari daftar penerima bansos.
Kekhawatiran akan kehilangan bantuan ini membuat sebagian warga memilih untuk tidak melaporkan kematian, padahal, menurutnya, ada mekanisme yang memungkinkan bansos tetap dilanjutkan.
“Nanti kalau dilaporkan, (mereka) takut bansos hilang. Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.
Selain isu bansos, Eddy juga menyebutkan adanya sebagian warga yang enggan mengurus administrasi kependudukan (adminduk) karena alasan kemalasan. Namun, alasan ini ditepisnya, mengingat seluruh layanan adminduk di Surabaya kini sudah tersedia secara daring (online).
“Yang malas mengurus (adminduk) juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa, melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ,” tegasnya.
Eddy menegaskan pentingnya ketertiban administrasi kependudukan. Data yang akurat merupakan prasyarat mutlak bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk dapat memberikan pelayanan dan intervensi secara tepat sasaran, terutama saat terjadi musibah atau permasalahan lain.
“Jadi ini juga diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat. Tapi kalau alamatnya tidak sesuai, ini kita akan kesulitan,” paparnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Dispendukcapil Surabaya mengimbau seluruh warganya agar rutin memperbarui data kependudukan mereka, mencakup detail seperti pendidikan, status perkawinan, kelahiran, kematian, hingga golongan darah. Warga yang berpindah domisili juga didorong untuk segera melaporkan perubahan alamatnya.
Layanan pembaruan data yang difasilitasi secara daring, baik melalui aplikasi KNG Mobile untuk pengguna Android maupun melalui situs web resmi Dispendukcapil, diharapkan dapat menghilangkan hambatan jarak dan waktu.
“Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkas Eddy. (*)
