TOPMEDIA – Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan sosial ekonomi melalui penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan backlog perumahan nasional yang masih mencapai 12,7 juta unit, dengan target pemenuhan bertahap hingga 2030.
Hadirnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis Presiden untuk mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan rakyat.
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun arah kebijakan nasional perumahan dan strategi untuk menyukseskan program ini.
“Karpet merah diberikan dalam membangun dan merenovasi rumah rakyat. Hal ini tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan juga oleh pengembang perumahan, perusahaan swasta, maupun organisasi melalui program CSR,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Heri menambahkan, pemerintah telah menerbitkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 130 triliun, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah industri perumahan di Indonesia diarahkan khusus mendukung pembiayaan rumah rakyat.
Selain itu, dukungan stakeholder melalui kolaborasi dan koordinasi program dianggap penting untuk mempercepat pencapaian target.
“Dengan semangat gotong royong marilah kita bersama membangun rumah untuk rakyat,” tegas Heri.
Program 3 Juta Rumah menjadi tonggak penting dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi sekaligus menjawab tantangan backlog perumahan nasional.
Dengan dukungan KUR Perumahan Rp 130 triliun dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis target pemenuhan hunian layak dapat tercapai.
“Semoga program ini benar-benar menjadi solusi bagi jutaan keluarga Indonesia yang masih belum memiliki rumah layak huni,” pungkas Heri Jerman. (*)
