TOPMEDIA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan reformasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menyebut pemerintah akan memangkas jumlah BUMN yang saat ini mencapai sekitar 1.000 menjadi hanya sekitar 200 perusahaan yang dinilai akan lebih efisien dan kompetitif di tingkat global.
Kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Singapura, Rabu (15/10/2025).
“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240, dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai, banyak BUMN saat ini tidak dikelola secara efisien, sehingga kinerjanya belum memberikan hasil optimal bagi negara.
Ia ingin agar perusahaan pelat merah ke depan dijalankan dengan prinsip bisnis modern dan transparan.
“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.
Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah juga telah mengubah regulasi untuk memperbolehkan profesional asing memimpin BUMN.
Langkah ini, menurut Prabowo, diambil agar perusahaan negara dapat belajar langsung dari pengalaman dan praktik terbaik dunia usaha global.
“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti pentingnya pemahaman ekonomi di kalangan elite politik.
Ia menilai, masih banyak pemimpin politik yang kurang memahami dinamika bisnis dan ekonomi, padahal kebijakan publik sangat bergantung pada hal tersebut.
“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak yang mungkin takut dengan angka atau bisnis,” kata Prabowo.
Oleh karena itu, ia mendorong generasi muda yang bercita-cita menjadi pemimpin politik untuk memperdalam pengetahuan di bidang ekonomi dan bisnis agar kebijakan yang diambil kelak berbasis data dan rasional.
“Sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia untuk memahami bisnis dan ekonomi,” ujarnya menutup pernyataan.
Reformasi BUMN yang digagas Prabowo ini menjadi salah satu langkah awal pemerintahan barunya dalam memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih efisien, berdaya saing, dan berorientasi pada hasil. (*)
