TOPMEDIA -Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) yang selama ini bersifat pilihan, akan segera dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.
“Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat pesat. Karena itu, perguruan tinggi perlu ikut berperan aktif menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang, Jumat (17/10) malam.
Ia menjelaskan, saat ini coding dan AI masih menjadi pelajaran pilihan, namun dalam waktu dekat akan masuk ke dalam kurikulum wajib untuk seluruh siswa.
Selain itu, Abdul Mu’ti juga membuka peluang kerja sama dengan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah dalam penelitian kebijakan pendidikan dasar dan menengah, termasuk penguatan karakter dan kebiasaan belajar siswa.
Lima Program Prioritas Pendidikan
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti memaparkan ada lima hingga enam program prioritas Kemendikdasmen yang dapat dijalankan bersama perguruan tinggi, salah satunya revitalisasi satuan pendidikan.
Program ini tak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada peningkatan manajemen, tata kelola, serta kompetensi kepala sekolah dan guru.
“Tahun ini, lebih dari 16.100 sekolah direvitalisasi dengan anggaran Rp16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar program ini tetap berjalan meski anggarannya menurun,” katanya.
Kemendikdasmen juga menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan kuliah S1.
“Pengalaman mengajar kini bisa diakui hingga 70 persen dalam skema RPL. Kami ingin memastikan tidak ada guru yang kariernya terhenti karena belum memenuhi syarat akademik,” tambahnya.
Selain itu, mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib sejak kelas 3 SD. Karena itu, pelatihan guru bahasa Inggris menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Pendidikan Berbasis Kajian Akademik
Abdul Mu’ti menekankan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus memiliki dasar ilmiah dan filosofis yang kuat.
“Kami tidak ingin kebijakan pendidikan hanya bersifat administratif. Pendidikan harus menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa,” ujarnya.
Ia pun mengajak kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk terus bersinergi dengan pemerintah demi mewujudkan pendidikan yang merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.
Rakernas Forum Rektor PTMA 2025 yang digelar pada 16–19 Oktober di Universitas Muhammadiyah Malang menjadi ajang refleksi dan kolaborasi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah untuk menghadirkan pendidikan yang unggul dan berdampak bagi kemajuan bangsa. (*)
