TOPMEDIA – Gerakan digitalisasi parkir di Kota Pahlawan kian masif. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya terus tancap gas memperluas sistem pembayaran non-tunai lewat QRIS. Namun, warga diminta tidak asal pindai (scan). Pastikan atribut juru parkir (jukir) lengkap dan kode QRIS benar-benar milik Pemkot Surabaya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, memberikan jempol atas sikap kritis warga Surabaya belakangan ini. Menurutnya, kepedulian masyarakat dalam menanyakan opsi pembayaran digital adalah modal kuat untuk memutus rantai kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“Kami sangat apresiasi warga yang kritis. Itu tandanya masyarakat ingin perubahan. Tapi, kami juga mohon warga lebih cermat melihat atribut jukir sebelum bertransaksi,” ujar Trio, Rabu (21/1).
Agar tidak terjebak jukir liar atau oknum nakal, Trio memberikan panduan singkat. Sebelum merogoh ponsel untuk membayar, warga wajib memelototi atribut petugas di lapangan.
Jukir resmi Surabaya wajib mengenakan rompi merah, peluit dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang terpampang jelas. Jika tiga syarat itu terpenuhi, barulah warga bisa menanyakan mekanisme QRIS.
“Ingat, QRIS-nya harus resmi milik Pemkot Surabaya. Kalau alamat atau nama di aplikasi tidak sesuai, jangan dilanjutkan pembayarannya,” tegas Trio.
Dishub juga tidak main-main dengan jukir yang “bermain api”. Kasus viral di kawasan Jalan Tanjung Anom yang melibatkan oknum jukir nakal kini sudah diseret ke ranah hukum. “Sudah kami serahkan ke Polrestabes Surabaya untuk penanganan lebih lanjut,” imbuhnya.
Sanksi tegas pun sudah disiapkan. Jika pembinaan tidak mempan dan pelanggaran terus berulang, Dishub tidak segan-segan melakukan pemecatan. Ketegasan ini sejalan dengan target ambisius Dishub untuk menuntaskan perangkat pendukung non-tunai di 1.500 titik parkir resmi hingga akhir Januari ini.
Meski sedang gencar mempromosikan cashless, Trio memastikan transisi ini tidak akan kaku. “Petugas wajib menawarkan non-tunai. Tapi kalau masyarakat kebetulan tidak bawa ponsel atau saldo e-money kosong, pembayaran tunai tetap kami layani,” jelasnya.
Menariknya, keinginan untuk berubah justru datang dari warga sendiri. Berdasarkan hasil polling, sebanyak 80 hingga 90 persen warga Surabaya ternyata lebih sreg membayar parkir lewat jalur digital. Selain lebih praktis, sistem ini dianggap lebih transparan dan mencegah praktik pungli.
“Kami komitmen cepat tanggap. Setiap aduan dari patroli, media massa, hingga medsos akan langsung kami tindak lanjuti di lapangan,” pungkas Trio. (*)
