TOPMEDIA – Pemerintah membuka kemungkinan melakukan penyesuaian anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tahun ini dialokasikan sekitar Rp 335 triliun. Langkah tersebut dipertimbangkan apabila kenaikan harga minyak mentah dunia menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melewati batas aman sebesar 3 persen.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah terkait pemotongan anggaran program tersebut. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto masih berjalan sesuai rencana awal.
“Sampai saat ini belum ada instruksi apa pun terkait dengan ini,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/3/2026).
Meski belum ada keputusan resmi, Dadan menyatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah apabila nantinya ada langkah penyesuaian anggaran. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya siap menjalankan kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat demi menjaga kestabilan APBN di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
“BGN akan laksanakan apa pun yang digariskan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi risiko terhadap kemungkinan melonjaknya harga minyak dunia. Simulasi tersebut mempertimbangkan skenario harga minyak mencapai rata-rata 92 dolar AS per barel dalam setahun, yang dipicu oleh meningkatnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
Dari hasil simulasi itu, pemerintah memperkirakan defisit APBN dapat meningkat hingga sekitar 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto jika harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun.
“Kita sudah exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih tadi,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Untuk mencegah defisit anggaran semakin melebar, pemerintah menyiapkan berbagai langkah pengendalian belanja negara. Salah satunya dengan melakukan efisiensi di sejumlah program, termasuk MBG.
“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujarnya.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa penghematan tersebut tidak akan mengurangi anggaran utama program MBG, terutama yang berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bagi para penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lanjut usia.
Menurutnya, efisiensi lebih difokuskan pada pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan. Contohnya seperti pembelian kendaraan operasional atau perangkat komputer.
“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya. (*)
