TOPMEDIA – Rencana Menteri Keuangan memberangus impor pakaian bekas ilegal disambut dukungan positif kepolisian.
Bareskrim Polri mendukung penuh upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menindak praktik pakaian bekas impor ilegal atau dikenal dengan thrifting. Polisi akan ikuti langkah pemerintah.
“Kita akan dukung seribu persen. Ini perlu kita garis bawahi, apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, kita akan selalu mendukung,” kata Wakabareskrim Irjen Nunung Syaifuddin kepada wartawan seusai FGD di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).
Pihak kepolisian akan menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan praktik tersebut. Nunung dan jajarannya akan melakukan tindakan bila mendapati pelanggaran hukum.
“Kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai. Manakala kita temukan pelanggaran, ya biasanya ini yang kita kenal dengan pakaian bekas ya. Nah itu kita akan melakukan penindakan, baik yang masih di laut maupun yang sudah ada di dalam,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah berjanji memberantas impor bal pakaian bekas (balpres) yang selama ini merugikan negara. Balpres menjadi sumber utama bisnis thrifting atau penjualan pakaian bekas impor.
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak segan menangkap pihak-pihak yang menolak keputusan pemerintah.
Menurutnya, pihak yang melakukan penolakan dianggap sebagai pihak yang selama ini mengimpor pakaian bekas ilegal.
“Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” tegas Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Purbaya merasa diuntungkan jika ada pihak yang menyatakan penolakan. Artinya, proses penindakan bisa berlangsung lebih cepat sebab yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.
“Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa ‘saya pengimpor ilegal’ kan,” tuturnya. (*)
