TOPMEDIA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025. Jumlah penduduk usia kerja (PUK), yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 218,17 juta orang, meningkat 2,80 juta dibandingkan Agustus 2024.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 juta orang masuk kategori angkatan kerja, sementara 64,17 juta lainnya tergolong bukan angkatan kerja.
“Komposisi angkatan kerja terdiri dari 146,54 juta penduduk bekerja dan 7,46 juta penganggur. Dibandingkan tahun lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,90 juta orang, sementara pengangguran berkurang sekitar 4.000 orang,” bunyi laporan resmi BPS dalam publikasi Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025, Kamis (6/11/2025).
BPS juga memaparkan distribusi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Data menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan rendah. Pada Agustus 2025, sebanyak 34,75% penduduk bekerja hanya lulusan SD atau lebih rendah.
Sementara itu, lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 mencakup 10,84% dari total pekerja, menunjukkan tren peningkatan sejak 2023.
Distribusi lainnya yakni SMA sebesar 21,19%, SMP sebesar 17,11%, SMK sebesar 13,89%, dan Diploma I–III sebesar 2,22%.
Di sisi lain, BPS mencatat sebanyak 58.000 pekerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun terakhir.
Jumlah ini setara dengan 0,77% dari total pengangguran nasional. Tiga sektor utama penyumbang PHK adalah industri pengolahan sebanyak 22.800 pekerja, perdagangan sebanyak 9.700 pekerja, dan pertambangan sebanyak 7.700 pekerja
“Pengangguran yang berasal dari PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Lonjakan penduduk usia kerja dan peningkatan jumlah pekerja menunjukkan dinamika positif dalam pasar tenaga kerja Indonesia.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait kualitas pendidikan tenaga kerja dan ancaman PHK di sektor-sektor strategis.
BPS menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan perlindungan kerja untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
“Peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tapi juga produktif dan kompetitif,” tutup Edy Mahmud. (*)
