TOPMEDIA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kerugian ekonomi besar akibat praktik judi online ilegal lintas negara.
Dalam pidatonya di APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) 2025 yang digelar di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Korea Selatan, Prabowo menyebut bahwa aliran dana keluar dari Indonesia akibat judi online mencapai USD 8 miliar per tahun, atau sekitar Rp 132,8 triliun dengan kurs Rp 16.600.
Sebagai bagian dari seruannya untuk memperkuat kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan judi online.
“Kejahatan digital seperti ini tidak hanya merugikan ekonomi nasional, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan kawasan,” tegas Prabowo, Minggu (2/11).
Prabowo juga menyoroti pentingnya penguasaan teknologi sebagai kunci kemajuan bangsa. Ia menyatakan bahwa kolaborasi erat antarnegara di kawasan Asia Pasifik menjadi syarat mutlak untuk mengendalikan masa depan digital yang aman dan berdaulat.
“Kita harus memastikan kendali atas masa depan teknologi kita, dan saya yakin melalui kerja sama di dalam APEC, kita dapat mencapai tujuan ini,” tegasnya.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa transaksi judi online di Indonesia selama delapan tahun terakhir mencapai Rp 976,8 triliun, dengan total 709 juta transaksi sejak 2017 hingga semester I 2025.
Lonjakan signifikan juga tercatat dalam jumlah pemain dan deposit, dengan nilai transaksi mencapai Rp51,3 triliun hanya dalam dua tahun terakhir (2023–2024).
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum APEC 2025 menegaskan urgensi penanganan judi online sebagai ancaman ekonomi lintas negara.
Dengan kerugian tahunan mencapai Rp 132 triliun, Indonesia mendorong kolaborasi global untuk menekan kejahatan digital dan memperkuat sistem keamanan finansial.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pengawasan dan kerja sama internasional menjadi kunci untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi kawasan. (*)
