TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Moroseneng guna mencegah munculnya kembali praktik prostitusi terselubung.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menekankan bahwa penindakan praktik asusila yang terjadi baru-baru ini tidak berada di area inti eks Dolly, melainkan di rumah kos di sekitar kawasan tersebut.
“Dolly itu sudah bersih dan aman karena kini dipenuhi kegiatan usaha, seperti sentra sepatu. Kasus yang ditindak kemarin terjadi di kos-kosan,” ujar Wali Kota Eri, Kamis (21/11/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku praktik prostitusi yang terjaring razia bukan warga Surabaya. Bagi pelaku yang memiliki KTP luar kota, Pemkot akan melakukan pembinaan di shelter sebelum dipulangkan ke daerah asal.
“Mereka yang tertangkap akan dicek apakah warga Surabaya atau bukan. Jika warga Surabaya, akan kami bina agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika bukan, kami koordinasikan dengan daerah asal,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi kegiatan negatif di lingkungan pemukiman, Pemkot bersama DPRD Surabaya sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Kos. Aturan tersebut nantinya akan melarang kos campur antara laki-laki dan perempuan guna menjaga moral dan ketertiban.
“Di wilayah permukiman, kos tidak boleh campur. Jika bercampur, anak-anak bisa meniru. Kos laki-laki harus khusus laki-laki, kos perempuan khusus perempuan. Kalau rumah tangga, areanya beda lagi,” tambahnya.
Cak Eri juga menegaskan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan. Ia meminta masyarakat untuk selektif dalam menerima penyewa kos dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada Pemkot atau pihak berwenang.
“Kami berharap warga aktif menjaga kampung dan melaporkan bila ada gelagat mencurigakan terkait praktik prostitusi terselubung,” tegasnya.
Selain penindakan, Pemkot Surabaya juga tengah mengevaluasi agar sentra UMKM dan wisata edukasi di eks Dolly kembali ramai. Hal ini dilakukan agar warga memiliki kegiatan positif dan produktif.
“Saya minta Dinkopumdag mengevaluasi seluruh SWK dan sentra UMKM. Jika sepi, jenis dagangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar,” tutur Wali Kota Eri.
Sementara itu, program wisata edukasi di eks Dolly juga akan dihidupkan kembali melalui kolaborasi dengan Karang Taruna dan komunitas pemuda setempat. Pemkot telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per wilayah pada 2026 untuk mendukung kegiatan wisata edukasi lokal yang digerakkan anak muda.
“Kami ingin pemuda, bukan Pemkot, yang mengelola wisata edukasinya. Dengan begitu, mereka merasa memiliki dan ikut menjaga,” pungkasnya.
