TOPMEDIA – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar intervensi gizi anak, melainkan strategi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa MBG dirancang untuk menggerakkan ekosistem usaha lokal, khususnya pelaku UMKM, agar roda ekonomi di lapisan bawah dapat berputar secara berkelanjutan.
“Program MBG bukan hanya menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun ekosistem usaha agar ekonomi benar-benar bergerak di lapisan bawah,” ujar Maman dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Maman mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi.
Ia menyebut masih ada waktu untuk menyempurnakan sistem, tata kelola, dan regulasi yang relevan. Salah satu isu yang mencuat adalah tudingan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif.
“Dalam kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), dikenal istilah roll back. Sekitar lima ribu SPPG yang sudah mendaftar tapi belum membangun akan dihapus jika tidak melanjutkan kegiatan. Jadi bukan berarti ada SPPG fiktif,” tegas Maman.
Ia juga menjelaskan bahwa banyak pengusaha yang telah mendapatkan titik SPPG namun belum mampu membangun dapur layanan karena keterbatasan finansial. Hal ini menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi BGN ke depan.
Dampak Ekonomi dan Keterlibatan UMKM
Maman menekankan bahwa dampak ekonomi dari MBG sangat signifikan. Satu titik SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok mempekerjakan 3–5 orang.
Artinya, ada efek berganda (multiplier effect) berupa keterlibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal. “Dan itu nyata terjadi. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga soal ekonomi rakyat,” ujarnya.
Program MBG dinilai mampu menciptakan rantai pasok lokal yang sehat, mulai dari petani, pengolah bahan makanan, hingga penyedia jasa logistik dan dapur umum.
Menindaklanjuti kasus keracunan makanan MBG yang berulang, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menonaktifkan sementara 56 titik SPPG. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh demi mencegah kejadian serupa. “Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama,” tegas Nanik.
Beberapa titik layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, Cipongkor Neglasari, Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung di Sulawesi Tengah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang tidak hanya menyasar peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM.
Meski masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem.
Penonaktifan sementara sejumlah SPPG menjadi bukti bahwa keselamatan dan kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam menjalankan program berskala nasional ini.
Jika kamu ingin, aku bisa bantu menyusun infografik “Ekosistem UMKM dalam Program MBG” atau versi SEO panjang untuk publikasi media digital dengan kata kunci seperti “Program MBG 2025”, “SPPG UMKM”, dan “dampak ekonomi makan bergizi gratis”. (*)
