TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memulai pelatihan intensif bagi petugas Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menjamin keakuratan data sebelum para petugas turun langsung ke lapangan dan melakukan pendataan door-to-door pada 1–31 Oktober 2025.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa DTSEN merupakan program strategis pemerintah dalam menyatukan data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.
Data tersebut akan dicocokkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga mampu menjadi basis kebijakan pembangunan yang lebih tepat.
Menurut Fikser, terdapat tiga tujuan utama dari pemutakhiran data ini.
Pertama, mewujudkan Satu Data untuk semua program, mulai dari bantuan sosial, subsidi, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Kedua, memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran, mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan maupun insentif usaha kecil dan menengah.
Ketiga, menghadirkan data terkini sebagai dasar perencanaan jangka panjang, termasuk dalam pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, serta pengembangan wirausaha berbasis bukti (evidence-based).
“Data ini tidak hanya bermanfaat bagi program sosial, tetapi juga membuka peluang bagi perencanaan ekonomi lokal yang lebih matang. Dengan basis data yang jelas, potensi pengembangan UMKM dan ekosistem kewirausahaan di Surabaya dapat dirancang lebih terarah,” tegas Fikser, Sabtu (27/9/2025).
Mulai 1 Oktober mendatang, petugas yang sudah dilatih akan melakukan pendataan langsung dengan wawancara singkat.
Data yang dikumpulkan meliputi identitas keluarga, kondisi rumah, status pekerjaan, pendidikan, hingga kesehatan.
Semua proses dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi BPS, FASIH-Mobile, lengkap dengan foto rumah serta pencatatan lokasi berbasis geotag untuk menjamin akurasi.
Fikser juga memastikan kerahasiaan data warga tetap terjaga.
Ia mengajak masyarakat bersikap kooperatif karena informasi yang lengkap akan memengaruhi kualitas pembangunan.
“Partisipasi warga sangat penting. Data ini akan menjadi dasar agar program pembangunan, khususnya sektor ekonomi dan kewirausahaan, benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat Surabaya,” pungkasnya.
