TOPMEDIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan belum memiliki rencana untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Menkes untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait isu kenaikan biaya jaminan kesehatan nasional.
“Belum ada rencana kenaikan tarif BPJS. Dan teman-teman tidak usah khawatir,” ujar Menkes Budi dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Minggu (16/8).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan memberikan dukungan penuh apabila kondisi keuangan BPJS Kesehatan di masa mendatang mengalami defisit.
Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas layanan kesehatan masyarakat agar tetap berjalan optimal tanpa membebankan masalah keuangan lembaga kepada peserta.
“Kalau BPJS-nya defisit pasti pemerintah pusat akan support,” tegas Budi.
Di sisi lain, pemerintah tengah mempersiapkan implementasi skema iuran dan layanan baru melalui sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Kebijakan KRIS ini dirancang secara bertahap selama dua tahun agar proses transisi berjalan lancar.
Menkes menjelaskan bahwa struktur biaya pada sistem KRIS dibuat tetap, sehingga tidak akan membebankan masyarakat.
Implementasi KRIS dijadwalkan mulai berjalan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu dua tahun.
Meskipun rincian tarif akhir masih dalam tahap pengkajian, dipastikan tidak ada lonjakan beban karena dirancang dengan acuan harga yang sama seperti sebelumnya.
Dengan kepastian ini, masyarakat diharapkan dapat tenang dalam mengakses layanan kesehatan tanpa perlu risau akan adanya kenaikan iuran bulanan. (ton)
