TOPMEDIA, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan ekosistem kewirausahaan di kalangan generasi muda merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk lolos dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Kewirausahaan bukan sekadar pilihan karier, melainkan katup pengaman ekonomi saat Indonesia mencapai puncak bonus demografi pada 2030.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyampaikan, lonjakan jumlah penduduk usia produktif harus dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang masif. Mengandalkan sektor formal saja tidak cukup. Oleh karena itu, mencetak wirausaha baru yang tangguh menjadi kunci untuk mengubah beban demografi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
“Kewirausahaan bagi generasi muda harus terus didorong. Ini adalah strategi memperkuat fundamental ekonomi nasional agar kita siap menghadapi lonjakan bonus demografi,” ujar Helvi dalam Dialog Menuju Kesejahteraan Antargenerasi yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Data menunjukkan betapa vitalnya peran sektor ini. Hingga saat ini, UMKM menyumbang sekitar 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Pemerintah memproyeksikan, penguatan kewirausahaan yang konsisten akan mampu mengerek pendapatan per kapita Indonesia secara signifikan.
Dari angka 5.083,4 dollar AS pada 2025, pendapatan per kapita ditargetkan merangkak naik ke level 7.400–8.240 dollar AS pada 2029, hingga akhirnya mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan angka 23.000–30.300 dollar AS.
Namun, jalan menuju ke sana masih terjal. Helvi memaparkan sejumlah anomali dalam struktur UMKM nasional. Antara secara struktur usaha dimana sebanyak 99 persen pelaku masih terjebak di skala mikro.
Kemudian akses permodalan dimana rasio akses pembiayaan formal baru menyentuh angka 19,4 persen dari total kredit perbankan. Selain itu tentang hambatan teknis dimana keterbatasan akses pasar global, rendahnya pemanfaatan teknologi, hingga kendala standarisasi produk.
Indonesia mematok target ambisius untuk rasio kewirausahaan nasional. Pada 2025, rasio ini ditargetkan mencapai 3,29 persen, yang diperkirakan mampu menciptakan sekitar 52,5 juta peluang kerja. Angka ini harus terus dipacu hingga mencapai 8 persen pada 2045 untuk menampung kebutuhan 198,3 juta pekerjaan layak.
“Kita tidak hanya bicara soal semangat, tapi soal membangun ekosistem yang inklusif, produktif, dan berdaya saing,” kata Helvi.
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian UMKM tengah mengakselerasi sejumlah program strategis, seperti Entrepreneur Hub, Kartu Usaha Produktif, serta transformasi usaha digital. Tujuannya adalah mendorong pelaku usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah yang memiliki daya saing ekspor.
Pemerintah menyadari bahwa membangun jiwa kewirausahaan tidak bisa dilakukan dalam ruang hampa. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan akademisi sebagai inkubator ide, dunia usaha sebagai mitra pasar, serta komunitas anak muda sebagai aktor utama.
Sinergi dengan sivitas akademika, misalnya, diharapkan mampu melahirkan wirausaha produktif yang memiliki pola pikir inovatif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. (*)
