TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan posisinya sebagai daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hingga berakhirnya masa perpanjangan survei pada 20 Januari 2026, sebanyak 1.026.192 kepala keluarga (KK) atau sekitar 83 persen dari total target pendataan telah berhasil dihimpun.
Sementara itu, sekitar 181.867 KK atau 17 persen lainnya masih dalam tahap konfirmasi dan ditargetkan segera rampung.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sejak dimulai pada 19 Oktober 2025, Surabaya menjadi kota pertama di Indonesia yang melakukan pembaruan DTSEN secara menyeluruh.
Ia menyebutkan, proses percepatan kini difokuskan pada keluarga yang belum berhasil ditemui petugas saat pendataan lapangan.
Menurut Eddy, DTSEN memiliki peran strategis karena menjadi basis data utama untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.
Data tersebut mencakup komposisi keluarga, pekerjaan, hingga kisaran pendapatan warga sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Melalui sistem digital, pemerintah dapat memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Selain itu, data ini juga menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran daerah,” jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Untuk mempercepat penyelesaian data yang belum terkonfirmasi, Pemkot Surabaya menyediakan layanan konfirmasi daring melalui laman resmi pemerintah kota.
Warga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir untuk mengecek status pendataan.
Apabila belum disurvei, masyarakat dapat langsung mengisi formulir konfirmasi online yang akan diteruskan kepada petugas kelurahan sesuai domisili.
Eddy menambahkan, setelah konfirmasi dilakukan, petugas survei dari unsur ASN organisasi perangkat daerah dan kelurahan akan mendatangi alamat warga maksimal dalam waktu satu minggu.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengisi data domisili secara akurat, termasuk bagi yang tinggal di rumah kontrakan maupun kos.
Seluruh proses pendataan tetap mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Informasi yang ditampilkan dalam sistem hanya berupa inisial nama dan wilayah administratif tanpa membuka data pribadi secara rinci.
Masa konfirmasi DTSEN dibuka hingga 31 Maret 2026. Jika hingga batas waktu tersebut warga belum melakukan konfirmasi, maka akan dilakukan penertiban NIK sementara untuk layanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya guna memastikan validitas data kependudukan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menegaskan bahwa pembaruan DTSEN penting karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, terutama bagi pekerja sektor informal yang penghasilannya dapat berubah sewaktu-waktu.
Ke depan, pembaruan data direncanakan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan oleh BPS Pusat, sementara BPS Kota Surabaya bertugas menjaga kualitas serta validitas data di lapangan agar program bantuan sosial tidak salah sasaran dan mampu meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi penerima manfaat.
Dukungan juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, yang mengapresiasi kerja keras ASN dalam menurunkan jumlah KK yang belum terkonfirmasi secara signifikan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan RT/RW untuk mengajak masyarakat aktif mengecek data mereka.
Sebagai proyek percontohan nasional bagi 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, Surabaya diharapkan mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemutakhiran data sosial ekonomi.
Dengan dukungan teknologi dan partisipasi masyarakat, pemerintah optimistis sisa pendataan dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
