TOPMEDIA – Prabowo Subianto resmi menunjuk Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 yang mengatur pemberhentian serta pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi lembaga tersebut.
Melalui keputusan itu, Presiden juga memberhentikan dengan hormat jajaran Dewan Pengawas dan Direksi periode 2021–2026, efektif per 19 Februari 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyampaikan bahwa perubahan susunan pimpinan merupakan bagian dari strategi menjaga kesinambungan layanan kepada peserta JKN di seluruh Indonesia. Menurutnya, penguatan manajemen dibutuhkan agar sistem jaminan kesehatan nasional semakin solid dan responsif.
Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang memimpin BPJS Kesehatan sejak 2021. Ia dikenal sebagai dokter militer dengan keahlian di bidang jantung dan pembuluh darah serta konsultan kardiologi intervensi. Kariernya banyak ditempa di lingkungan kesehatan TNI sebelum akhirnya dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis.
Sebelum menerima amanah sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Pertahanan untuk periode 2023–2025. Latar belakang tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memimpin lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan bagi jutaan masyarakat Indonesia.
Selain menetapkan direktur utama, pemerintah juga mengumumkan susunan Direksi BPJS Kesehatan untuk masa bakti 2026–2031. Posisi direktur diisi oleh Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031 dipimpin oleh Stevanus Adrianto Passat sebagai Ketua dari unsur pekerja. Anggota lainnya terdiri dari Murti Utami Adyanto dan Rukijo dari unsur pemerintah, Afif Johan dari unsur pekerja, Paulus Agung Pambudhi dan Sunarto dari unsur pemberi kerja, serta Lula Kamal dari unsur tokoh masyarakat.
Dengan komposisi baru ini, pemerintah berharap BPJS Kesehatan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keberlanjutan pembiayaan, serta memperluas manfaat program JKN bagi seluruh peserta di Indonesia. (*)
