TOPMEDIA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti maraknya kolaborasi antara perusahaan pers dan perusahaan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Ia menyebut sejumlah perusahaan teknologi AI bahkan turut mendukung berbagai forum dan diskusi yang membahas perkembangan teknologi tersebut.
Dalam Konvensi Nasional Media Massa 2026 di Banten, Minggu (8/2/2026), Meutya mengingatkan agar media tidak gegabah menjalin kerja sama. Menurutnya, perusahaan AI kerap memanfaatkan data yang bersumber dari karya jurnalistik. Karena itu, ia menilai sudah semestinya ada kontribusi balik dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada industri pers.
Ia juga menyinggung praktik lobi perusahaan teknologi terhadap media yang terjadi di banyak negara. Meutya mengajak para jurnalis untuk bersikap lebih solid dalam merespons perkembangan AI. Saat ini, menurut dia, sikap insan pers terhadap isu tersebut masih terpecah dan belum menunjukkan langkah bersama yang kuat.
Selain itu, Meutya menyarankan agar redaksi tidak menyerahkan sepenuhnya proses produksi berita kepada AI. Pemanfaatan teknologi itu perlu dibatasi dan diatur secara jelas dalam ruang redaksi.
Di sisi regulasi, Kementerian Komunikasi dan Digital telah merampungkan draf peraturan presiden tentang tata kelola AI pada Oktober 2025. Dokumen tersebut kini berada di Kementerian Hukum untuk proses lebih lanjut dan diharapkan segera disahkan. Perpres itu nantinya akan menjadi pijakan bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun aturan turunan, termasuk kewajiban pemberian label pada konten yang melibatkan AI. Meutya juga menekankan pentingnya dukungan terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan tanpa bantuan AI.
Konvensi Nasional Media Massa 2026 mengusung tema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2026. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, Wakil Menkomdigi Nezar Patria, Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Bappenas Nuzula Anggraini, serta perwakilan Dewan Pers, MASTEL, dan komite tanggung jawab perusahaan platform digital. (*)
