TOPMEDIA – Di era di mana realitas digital kian sulit dibedakan dari kenyataan, ancaman terbesar bagi kemanusiaan mungkin bukan lagi sekadar peluru kendali, melainkan manipulasi informasi yang nyaris sempurna.
Laporan terbaru yang dirilis majalah Foreign Affairs memperingatkan bahwa teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan nuklir global.
Laporan yang dikutip oleh kantor berita Sputnik Rusia pada Senin (29/12/2025) tersebut menyoroti bagaimana manipulasi audio-visual yang meyakinkan dapat menjebak para pemimpin negara bersenjata nuklir dalam pengambilan keputusan yang fatal.
Risiko terbesar muncul dari kemampuan deepfake untuk menciptakan narasi palsu yang sangat presisi. Informasi bohong yang tersebar luas kini dapat dikemas dalam bentuk video atau audio yang seolah-olah asli, menggambarkan serangan nuklir yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa seorang pemimpin negara dapat terpedaya untuk meluncurkan serangan balasan atau serangan pendahuluan (preemptive strike) berdasarkan data visual yang dimanipulasi secara digital.
“Deepfake secara signifikan telah meruntuhkan hambatan dalam memproduksi konten palsu. Hal ini mengancam keamanan nuklir karena bisa meyakinkan suatu negara bahwa mereka tengah diserang,” tulis laporan tersebut.
Kekhawatiran global tidak berhenti pada aspek disinformasi semata. Muncul tren di mana otoritas pengambilan keputusan militer mulai dilimpahkan kepada sistem berbasis AI untuk mempercepat respon terhadap ancaman.
Philip Schellekens, Kepala Ekonom Biro Regional Asia-Pasifik dari Program Pembangunan PBB (UNDP), pada bulan ini turut memberikan peringatan keras. Menurutnya, penerapan AI di bidang militer tanpa regulasi yang ketat dapat menjadi ancaman bagi eksistensi manusia.
“Teknologi ini harus diatur agar digunakan secara sangat bertanggung jawab. Skala korban jiwa yang dihasilkan bisa sangat masif jika AI militer tidak terkendali,” ujar Schellekens.
Selain risiko langsung di medan tempur, deepfake juga dinilai rentan disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk merekayasa alasan perang. Antara lain menciptakan bukti visual palsu mengenai agresi musuh, manipulasi opini publik untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap konflik melalui narasi yang menyentuh emosi.
Dan, memicu perpecahan dengan mengadu domba masyarakat di negara lawan untuk menciptakan ketidakstabilan domestik.
“Dunia kini dihadapkan pada tantangan baru bagaimana menjaga “tombol nuklir” tetap aman di tengah badai informasi yang diproduksi oleh algoritma,” jelas Schellekens.
Tanpa adanya kerangka kerja internasional yang solid, lanjut dia, garis tipis antara perdamaian dan bencana nuklir kini bergantung pada seberapa mampu manusia membedakan mana yang nyata dan mana yang sekadar rekayasa digital. (*)
