TOPMEDIA – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 434,7 miliar, menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 1,7 persen (year on year/yoy).
Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang mencapai 1,8 persen. Menurut Bank Indonesia, perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN sektor publik.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa ULN pemerintah pada Januari 2026 mencapai USD 216,3 miliar, tumbuh 5,6 persen secara tahunan.
“Kenaikan ini didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan proyek pemerintah, serta aliran modal asing pada Surat Berharga Negara internasional,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/3/2026).
ULN pemerintah digunakan untuk mendanai sektor-sektor prioritas seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen), administrasi pemerintahan dan jaminan sosial (20,3 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Hampir seluruh ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan dari USD 194 miliar pada Desember 2025 menjadi USD 193 miliar pada Januari 2026.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen, lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat minus 0,2 persen. Penurunan ini terutama berasal dari perusahaan non-lembaga keuangan.
ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi mencapai 80,1 persen dari total ULN swasta.
Sama seperti sektor publik, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa sebesar 76,2 persen.
Ramdan menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
“Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026 dari 29,9 persen di bulan sebelumnya. Pangsa ULN jangka panjang juga tetap dominan, yaitu 85,6 persen dari total ULN,” katanya.
Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meminimalkan risiko eksternal.
ULN tetap dioptimalkan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)
