TOPMEDIA – TikTok Indonesia menghapus lebih dari 600 ribu konten bermuatan perjudian dan penipuan online sepanjang paruh pertama 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari penegakan kebijakan internal untuk menjaga keamanan digital di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.
Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto, menyampaikan bahwa sebanyak 424 ribu video terkait perjudian online telah dihapus dari platform.
“Kami juga menindak lebih dari 1,6 juta komentar yang mengandung promosi perjudian online,” ujar Hilmi dalam Konferensi Pers #AmanDiTikTok di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Penipuan Online Jadi Ancaman Serius
Selain konten perjudian, TikTok juga menghapus 232 ribu konten penipuan dan lebih dari 180 ribu iklan berbayar yang mengandung unsur penipuan. Hilmi menyebut penipuan online sebagai ancaman digital yang semakin kompleks.
“Tantangannya semakin besar karena semakin banyak hal yang bisa dimanipulasi oleh pelaku kejahatan,” jelasnya.
Menurut data TikTok, terdapat sekitar 700–800 korban penipuan online setiap hari di Indonesia, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Singapura.
“Korban bukan hanya masyarakat umum, tapi juga lembaga keuangan dan influencer yang namanya dicatut untuk menipu,” tambah Hilmi.
Hilmi menegaskan bahwa penipuan online bukanlah persoalan satu platform semata, melainkan tantangan lintas industri yang membutuhkan kolaborasi bersama.
“Ini adalah tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama,” tegasnya.
Melihat eskalasi ancaman tersebut, TikTok memutuskan untuk melipatgandakan inisiatif keamanan digital, termasuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dengan menghapus lebih dari 600 ribu konten bermuatan perjudian dan penipuan, TikTok Indonesia menunjukkan komitmen terhadap keamanan digital.
Ancaman penipuan online yang terus meningkat mendorong perlunya kolaborasi lintas platform dan industri.
“Kami akan terus memperkuat sistem dan kerja sama lintas sektor untuk melindungi pengguna dari kejahatan digital,” pungkas Hilmi. (*)
