Terbukti Kongkalikong Penetapan Suku Bunga, KPPU Jatuhkan Denda Rp755 Miliar ke 97 Pinjol

JAKARTA – Praktik kongkalikong penentuan bunga pinjaman daring/online (pinjol) akhirnya membuahkan pil pahit bagi para pelakunya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara resmi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 755 miliar kepada 97 perusahaan fintech peer-to-peer lending tersebut.

Sanksi denda itu diwujudkan dalam putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 dan dibacakan dalam sidang di Jakarta, Kamis (26/3).

Majelis Komisi yang dipimpin Rhido Rusmadi menyatakan seluruh terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Ini adalah salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU, baik dari sisi jumlah terlapor maupun luasnya dampak terhadap masyarakat,” tegas Kepala Biro (Kabiro) Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur.

Berdasarkan fakta persidangan, KPPU membongkar adanya perjanjian penetapan suku bunga atau manfaat ekonomi yang dilakukan secara berjamaah oleh para terlapor. Alih-alih melindungi konsumen, penetapan batas atas bunga yang jauh di atas tingkat keseimbangan pasar justru menjadi senjata makan tuan.

Deswin menjelaskan, keberadaan batas atas tersebut justru memfasilitasi koordinasi harga antarperusahaan pinjol. Bukannya bersaing memberikan bunga rendah untuk menarik nasabah, para pelaku usaha justru “nyaman” di level bunga tinggi yang seragam.

“Kebijakan ini mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi. Konsumen akhirnya tidak punya pilihan harga yang kompetitif,” tambahnya.

Dari total 97 perusahaan yang terseret, sebanyak 52 penyedia layanan pinjol dijatuhi sanksi denda minimal Rp 1 miliar. Total denda akumulatif senilai Rp 755 miliar tersebut wajib disetorkan ke kas negara sebagai sanksi atas praktik kartel yang merugikan masyarakat luas.

Tak hanya urusan denda, KPPU juga melayangkan rekomendasi keras kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rekomendasi itu antara lain berupa OJK diminta memperketat pengawasan agar tidak ada celah regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Kedua, OJK harus melarang asosiasi menetapkan pedoman perilaku yang memuat ketentuan anti-persaingan. (*)

Daftar 97 perusahaan yang disanksi denda karena terbukti melakukan kesepakatan penetapan suku bunga: