TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan komitmen serius dalam mencegah praktik korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.
Upaya ini diwujudkan dengan menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Juga Kejaksaan dalam sebuah diskusi publik bertema “Optimalisasi APBD untuk Warga Kota serta Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa” di Graha Sawunggaling, Gedung Pemkot Surabaya, Rabu (1/10/2025).
Acara tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta
Turut hadir Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Hari Wibowo, pimpinan DPRD Surabaya, Forkopimda, hingga perwakilan aparat penegak hukum.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah kebijakan pengadaan harus sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Yaitu menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
“APBD Surabaya harus dikelola secara efisien, baik dari sisi anggaran maupun waktu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga. Harapannya, bisa membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Eri.
Ia juga menekankan bahwa Pemkot rutin berkonsultasi dengan kejaksaan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan. “Lebih baik sering berkonsultasi daripada melanggar aturan. Dengan begitu, Asta Cita bisa diwujudkan tanpa risiko hukum,” tambahnya.
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, memaparkan strategi pengadaan berbasis Supplied By Owner (SBO) dan konsolidasi.
Menurutnya, SBO tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mencegah praktik persekongkolan dan memberi peluang lebih besar bagi UMKM.
“Konsolidasi dalam e-purchasing dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, sekaligus memperkuat industri dalam negeri,” jelas Setya.
Wakil Kepala Kejati Jawa Timur, Hari Wibowo, menegaskan pentingnya pencegahan sejak tahap awal.
“Korupsi harus dicegah dari hulu: perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Kejaksaan siap mendampingi Pemkot Surabaya dalam setiap proses, agar seluruh program berjalan aman dan akuntabel,” ujarnya.
Hari menambahkan, kejaksaan tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga memberikan pendampingan hukum, penyusunan dokumen anggaran, legal drafting, serta pengawasan proyek.
“APBD bukan sekadar angka, tapi nyawa pembangunan. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Melalui kolaborasi Pemkot Surabaya, LKPP, dan Kejaksaan, diharapkan tercipta sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan bebas dari korupsi.
“Lebih baik mencegah daripada menuntut. Kami siap mendampingi agar pembangunan kota berjalan sesuai harapan,” pungkas Hari.
