TOPMEDIA — Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2025, Surabaya meraih penghargaan sebagai kota terinovatif sekaligus daerah dengan sebaran inovasi urusan pemerintahan konkuren terbanyak tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada puncak acara IGA 2025 di Jakarta.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil gotong royong seluruh elemen kota, bukan semata kerja pemerintah.
“Alhamdulillah, sepanjang satu tahun terakhir Surabaya menerima banyak penghargaan, baik nasional maupun internasional. Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah kota, tetapi juga untuk seluruh warga Surabaya yang partisipasinya luar biasa,” ujar Irvan, Senin (15/12).
Sepanjang 2025, Surabaya tercatat memiliki 1.214 inovasi di berbagai sektor pemerintahan konkuren. Dari jumlah tersebut, 355 inovasi berasal dari Pemerintah Kota Surabaya, sementara sisanya lahir dari partisipasi masyarakat, perguruan tinggi, SMA/SMK, hingga komunitas.
“Ini menjadikan Surabaya sebagai kota dengan inovasi pemerintahan konkuren paling merata dan terbanyak di Indonesia,” kata Irvan.
Lebih dari sekadar angka, inovasi tersebut berdampak nyata pada perbaikan indikator sosial dan ekonomi kota. Irvan menyebut, pendekatan inovatif membuat intervensi pemerintah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,23 persen menjadi 3,56 persen. Tingkat pengangguran terbuka turun signifikan dari 9,68 persen menjadi 4,84 persen. Sementara Gini Rasio membaik dari 0,423 menjadi 0,381, yang menunjukkan kesenjangan sosial terus mengecil,” ujarnya.
Menurut Irvan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari inovasi kunci Surabaya, yakni konsep “One Data, One Map, One Policy” yang diterapkan di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Seluruh kebijakan dan program pembangunan diwajibkan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
“Ketika kebijakan berbasis data, intervensi sosial bisa dilakukan by name by address, sehingga penanganan masalah, termasuk kemiskinan, menjadi tepat sasaran. Ini menjadi keunggulan Surabaya dibanding kota-kota lain,” tuturnya.
Ia menambahkan, data sosial yang digunakan Pemkot Surabaya terus diperbarui secara berkala karena sifatnya yang dinamis. Proses pemutakhiran data melibatkan warga, RT/RW, serta aparatur sipil negara (ASN) di lapangan, sehingga data tetap relevan dan realtime.
Irvan pun menekankan bahwa keberhasilan menekan kemiskinan dan meningkatkan kualitas layanan publik merupakan hasil kolaborasi pentahelix.
“Ini bukan hanya kerja pemerintah. Ada peran dunia usaha, akademisi, media, komunitas, NGO, dan tentu masyarakat. Kolaborasi inilah yang membuat inovasi Surabaya benar-benar berdampak,” pungkasnya. (*)
