TOPMEDIA – Pemerintah terus mengoptimalkan peran investasi negara untuk mendukung pembangunan lintas sektor. Kementerian Keuangan mencatat total investasi pemerintah kepada BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Hukum Lainnya (BHL) mencapai Rp 897,53 triliun sepanjang 2010 hingga 2024.
Angka ini mencerminkan komitmen jangka panjang dalam memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui penyertaan modal strategis.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, menyampaikan bahwa alokasi investasi tersebut tersebar di berbagai sektor prioritas.
“Kami rekap, investasi pemerintah kepada BUMN dan badan hukum lainnya serta BLU dari 2010–2024 sudah mencapai Rp 897 triliun,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Rionald merinci bahwa sektor infrastruktur menjadi penerima investasi terbesar dengan total Rp 372,57 triliun, disusul sektor pendidikan sebesar Rp 154,11 triliun, dan sektor perumahan, wisata, serta lingkungan sebesar Rp 96,45 triliun. Sektor transportasi dan logistik menerima Rp 51,96 triliun, sektor pangan Rp 14,10 triliun, dan sektor industri pengolahan Rp 8,79 triliun.
Investasi juga mengalir ke sektor kesehatan (Rp 2 triliun), pembiayaan UMKM (Rp 91,81 triliun), energi (Rp 51,81 triliun), sektor investasi (Rp 31 triliun), kerja sama internasional (Rp 8,04 triliun), dan sektor lainnya sebesar Rp 14,89 triliun.
Memasuki 2025, pemerintah mulai mengarahkan investasi untuk mendukung agenda pembangunan yang diusung dalam visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Rionald menyebut empat sektor utama menjadi target investasi tahun ini, perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah, transportasi untuk memperkuat layanan massal, pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM, dan pangan untuk mendorong swasembada.
“Terkait dengan PMN Tunai di tahun 2025 telah diterbitkan peraturan pemerintahnya, di mana untuk PT KAI Rp 1,8 triliun, PT INKA Rp 473 miliar, PT Pelni Rp 2,5 triliun, dan untuk PT SMF sebesar Rp 6,68 triliun,” jelas Rionald.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi investasi akan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat konektivitas, dan mendukung sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
