TOPMEDIA – Di tengah memanasnya krisis energi global, Rusia menegaskan sikap kerasnya dengan menolak menjual minyak kepada negara-negara yang mendukung kebijakan pembatasan harga dari Barat. Langkah ini menjadi respons langsung Moskow terhadap tekanan yang dinilai mengganggu mekanisme pasar internasional.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, menyebut skema pembatasan harga minyak sebagai kebijakan yang bersifat anti-pasar dan berisiko mengacaukan rantai pasok energi dunia. Dalam wawancaranya dengan harian Rusia Izvestia, yang kemudian dikutip Anadolu Agency pada Selasa (31/3), ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan mengirimkan minyak ke negara-negara yang mendukung kebijakan tersebut.
“Rusia tidak akan memasok minyak ke negara-negara yang mendukung skema provokatif ini,” ujar Rudenko.
Ia juga menyoroti sejumlah negara yang masih konsisten menjalankan kebijakan tersebut, termasuk Jepang yang dinilai ikut berada dalam barisan negara pendukung pembatasan harga minyak Rusia.
Sebagai informasi, kebijakan price cap terhadap minyak Rusia mulai diberlakukan oleh kelompok G7 sejak Desember 2022. Tujuan utama kebijakan ini adalah menekan pendapatan energi Rusia tanpa sampai mengganggu pasokan minyak dunia. Caranya dilakukan dengan membatasi layanan pengiriman dan asuransi bagi minyak Rusia yang dijual di atas harga yang telah ditetapkan.
Namun situasi global kembali memanas setelah pecahnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak 28 Februari. Ketegangan tersebut membuat harga minyak dunia terus menanjak tajam. Kondisi semakin rumit setelah Iran melakukan aksi balasan dengan menutup Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi akses sekitar seperlima distribusi minyak harian dunia.
Penutupan jalur strategis ini memicu kekhawatiran besar di pasar energi internasional. Kepala Ekonom JP Morgan, Bruce Kasman, dalam laporan Russia’s Pivot to Asia, memperkirakan harga minyak berpotensi menembus level US$ 150 per barel atau sekitar Rp 2,55 juta per barel jika Selat Hormuz tetap tertutup. Bahkan, angka tersebut masih berpeluang naik lebih tinggi.
Untuk meredam lonjakan harga, Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan sempat memberikan kelonggaran sementara terhadap transaksi minyak Rusia. Kebijakan tersebut berlaku hingga 12 April dan disebut sebagai bagian dari penyesuaian sanksi demi menjaga stabilitas pasar energi global.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, menjelaskan bahwa langkah sementara itu diambil untuk menjaga harga energi tetap stabil, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik akibat konflik di Iran.
Di sisi lain, Rusia mulai menunjukkan perubahan arah dalam strategi ekspor energinya. Moskow kini lebih memprioritaskan pengiriman gas alam cair atau LNG ke pasar Asia. Rusia juga menegaskan bahwa negara-negara yang dianggap tidak bersahabat akan menjadi prioritas terakhir dalam distribusi LNG mereka.
Kebijakan tersebut sejalan dengan rencana Uni Eropa yang menargetkan penghentian penuh impor LNG dari Rusia pada tahun 2027. Menanggapi langkah Eropa itu, Rusia justru mempercepat upaya pengalihan pasokan energi ke pasar lain yang dianggap lebih potensial.
Saat ini, negara-negara Asia seperti China, India, dan Vietnam menjadi tujuan utama ekspor energi Rusia, seiring tingginya pertumbuhan permintaan energi di kawasan tersebut. (*)
