TOPMEDIA – Rencana pemerintah untuk mengimpor sekitar 100.000 ekor sapi hidup dari Brasil mendapat tanggapan dari kalangan pelaku usaha peternakan dalam negeri. Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) menilai langkah tersebut sebagai opsi yang sulit dihindari demi memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.
Direktur Eksekutif Gapuspindo, Djoni Liano, mengatakan bahwa kebutuhan daging sapi di Indonesia hingga saat ini masih jauh lebih besar dibanding kemampuan produksi dalam negeri. Karena itu, impor dinilai menjadi jalan yang realistis untuk menutup kekurangan pasokan.
“Jadi tidak ada jalan lain, kita harus melakukan impor. Kalau saya melihatnya seperti itu, hitungan pemerintah juga begitu, defisitnya masih 54% dari kebutuhan nasional, kan,” kata Djoni usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan, khususnya untuk komoditas protein hewani dalam beberapa tahun ke depan.
Djoni menjelaskan bahwa impor tidak hanya ditujukan untuk sapi potong, tetapi juga mencakup sapi indukan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan populasi ternak di dalam negeri.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan skema bisnis yang jelas agar kebijakan ini berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi peternak lokal maupun masyarakat.
“Apakah mendistribusikan kepada masyarakat atau memang untuk mengembangkannya di station pemerintah begitu, kan, sebelum didistribusikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, jika skema tersebut dirancang dengan baik, impor sapi hidup justru dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas, seperti membuka lapangan kerja, mendukung program penggemukan sapi, hingga meningkatkan penggunaan bahan baku pakan lokal.
Namun, Djoni juga mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting agar tujuan tersebut benar-benar tercapai.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang untuk mempermudah impor sapi hidup guna memenuhi kebutuhan daging nasional pada 2026.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi penetapan cadangan pangan pemerintah bersama sejumlah menteri dan kepala badan teknis.
Menurut Zulhas, impor sapi hidup dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibanding hanya mendatangkan daging beku, karena ada proses penggemukan dan pemberdayaan tenaga kerja di dalam negeri.
“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi hidup, agar punya nilai tambah,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga berpotensi mendorong penyerapan bahan pakan seperti rumput serta memperkuat sektor peternakan nasional dari sisi hulu hingga hilir.
Langkah impor ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan daging sapi nasional di tengah masih besarnya kesenjangan antara produksi domestik dan kebutuhan masyarakat. (*)
