TOPMEDIA – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah gencar mengakselerasi digitalisasi layanan publik. Langkah ini tidak lagi sekadar wacana, melainkan sebuah inisiatif konkret dengan dibentuknya Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini memiliki misi utama: memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI) untuk menciptakan GovTech AI, sebuah sistem terpadu yang diharapkan mampu merevolusi cara kerja birokrasi dan pelayanan publik.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang memimpin komite ini, mengungkapkan optimisme yang besar. Ia memproyeksikan bahwa penerapan GovTech AI dapat membawa efisiensi anggaran negara secara masif. Angka yang disebutkan pun tak main-main: potensi penghematan mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun. Jumlah fantastis ini diharapkan dapat menjadi amunisi untuk menekan defisit anggaran pemerintah hingga tahun 2026.
Transformasi besar ini tidak bisa berjalan sendiri. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang juga menjabat Wakil Ketua II Komite, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kementeriannya akan menjadi garda terdepan, memastikan ketersediaan infrastruktur digital, aplikasi, data, hingga koordinasi keamanan siber. Mereka juga akan bertugas mengawal pemilihan teknologi AI yang paling tepat di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
Singkatnya, digitalisasi layanan publik kini memasuki babak baru. Pemerintah tidak hanya sekadar membuat sistem online, melainkan mengintegrasikan teknologi AI secara mendalam untuk menciptakan sistem yang lebih cerdas, efisien, dan efektif. Langkah ambisius ini diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit-belit, menghemat triliunan rupiah uang negara, dan pada akhirnya, memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik kepada masyarakat.
(*)
