TOPMEDIA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat strategis ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (7/4/2026) untuk menggelar rapat terbatas. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pembenahan BUMN, perkembangan proyek kereta cepat Whoosh, hingga percepatan pembangunan kampung nelayan.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam rapat itu antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kehadiran mereka menandakan fokus pemerintah pada sektor ekonomi dan pembangunan nasional.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah transformasi badan usaha milik negara. Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh proses restrukturisasi BUMN dapat dituntaskan tahun ini. Tidak hanya selesai sesuai jadwal, pemerintah juga ingin memastikan perubahan yang dilakukan benar-benar menyentuh aspek fundamental agar kinerja perusahaan pelat merah menjadi lebih kuat ke depan.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga secara khusus menyoroti perkembangan proyek kereta cepat Whoosh. Menurut Dony, proses kajian terkait restrukturisasi utang proyek itu telah rampung dan kini tinggal menunggu penandatanganan kesepakatan final. Pemerintah berencana menyampaikan penjelasan resmi kepada publik bersama Menteri Keuangan dalam satu hingga dua pekan ke depan.
Selain isu transportasi dan BUMN, rapat juga membahas percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa saat ini pembangunan telah berjalan di 100 titik, yang terdiri dari 65 lokasi tahap pertama dan 35 lokasi tahap kedua. Seluruh proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir Mei tahun ini.
Pemerintah bahkan menyiapkan target yang lebih besar untuk tahun 2026, yakni pembangunan 1.000 kampung nelayan baru yang akan dikerjakan secara paralel, dengan fokus utama di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan sektor maritim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tak hanya itu, Trenggono juga mengungkap adanya pembahasan kerja sama pengadaan kapal dengan pemerintah Inggris. Saat ini pemerintah masih melakukan analisis terkait kesiapan galangan kapal di dalam negeri, termasuk kapasitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan proyek. Targetnya, pengadaan kapal tersebut bisa selesai dalam waktu dua tahun. (*)
