TOPMEDIA-Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah konkret untuk memutus rantai drop out (DO) di perguruan tinggi swasta (PTS). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan komitmennya membantu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan tersebut diambil setelah Wali Kota Eri menerima keluhan para rektor PTS yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) Jawa Timur.
Dalam pertemuan itu, terungkap banyak mahasiswa dari keluarga miskin yang kesulitan melanjutkan studi karena keterbatasan biaya.
Eri mengungkapkan, mayoritas mahasiswa dari keluarga prasejahtera dengan kategori Desil 1 hingga 5 justru menempuh pendidikan di PTS.
Ia mengaku prihatin mendengar kisah mahasiswa yang hampir terpaksa berhenti kuliah lantaran terlambat membayar UKT.
“Sebagai wali kota, tugas saya adalah mengentaskan kemiskinan dan membantu warga tidak mampu. Maka mahasiswa PTS dari keluarga miskin juga harus mendapat perhatian agar bisa lulus sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” ujar Eri, Minggu (25/1/2026).
Berdasarkan data sementara yang dihimpun para rektor, jumlah mahasiswa PTS dari keluarga prasejahtera mencapai ratusan orang. Salah satu contohnya, di STIESIA Surabaya, tercatat sekitar 300 mahasiswa masuk kategori tersebut.
Menindaklanjuti temuan itu, Wali Kota Eri meminta Disbudporapar Kota Surabaya segera melakukan sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan basis data kemiskinan milik Pemkot.
Mahasiswa yang masuk Desil 1–5 dan terverifikasi akan langsung mendapatkan bantuan.
Setelah proses pencocokan data rampung, Pemkot Surabaya akan menyalurkan bantuan UKT gratis tidak hanya bagi mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa aktif yang mengalami kendala pembayaran.
“Bukan hanya mahasiswa baru. Mahasiswa aktif yang masih kuliah, tidak mampu membayar UKT, dan masuk Desil 1–5 akan kami bantu. Ini bagian dari program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Surabaya,” tegas Eri.
Ia berharap kebijakan ini mampu mengembalikan semangat belajar mahasiswa PTS yang sempat putus asa karena tekanan biaya pendidikan. Pemkot tidak ingin lagi mendengar ada mahasiswa terancam DO hanya karena kendala ekonomi.
“Banyak yang sudah tidak fokus kuliah karena merasa pasti di-DO. Nanti akan kita kumpulkan, kita beri kepastian agar mereka semangat dan bisa memperbaiki ekonomi keluarganya,” imbuhnya.
Cak Eri menambahkan, bantuan UKT bagi mahasiswa Desil 1–5 tidak dibatasi kuota. Calon mahasiswa juga bebas memilih PTS mana pun di Kota Surabaya.
Menurutnya, urusan biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama perguruan tinggi.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, menilai kebijakan ini sebagai terobosan progresif. Ia menyebut, selama ini mahasiswa dari keluarga miskin memang banyak berkuliah di PTS, namun kerap luput dari perhatian.
“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Fakta di lapangan menunjukkan mahasiswa dari keluarga Desil 1–5 sangat banyak di PTS,” ujar Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.
Ia berharap bantuan UKT dari Pemkot Surabaya tepat sasaran dan mampu mewujudkan target peningkatan kualitas pendidikan melalui keterlibatan aktif perguruan tinggi swasta.
