TOPMEDIA – Sinyal “bersih-bersih” birokrasi dan penegak hukum di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kian kencang. Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi total terhadap institusi Polri dan TNI. Pesannya jelas: tidak ada tempat bagi oknum yang merasa kebal hukum.
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/3), Prabowo menekankan bahwa reformasi aparat merupakan pilar utama dalam membangun fondasi negara yang kuat. Bagi sang purnawirawan jenderal tersebut, profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum adalah harga mati.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa. Saya ingin perbaiki kondisi bangsa, termasuk di dalamnya adalah alat-alat penegak hukum,” kata Prabowo lugas.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam Presiden adalah lemahnya pengawasan di tingkat bawah. Ia memberikan ilustrasi telak mengenai praktik tambang ilegal yang kerap menjamur tanpa tersentuh hukum.
Prabowo mempertanyakan fungsi pengawasan teritorial yang seharusnya menjadi mata dan telinga negara.
“Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?” semprotnya.
Sentilan ini menjadi peringatan bagi aparat di wilayah agar tidak main mata dengan para pelanggar hukum.
Meski bersikap tegas, Prabowo masih memberikan ruang bagi institusi terkait untuk melakukan pembenahan mandiri (self-cleaning system).
Namun, kesempatan itu memiliki batas waktu yang jelas. Jika internal institusi tidak mampu membersihkan diri dari oknum nakal, maka pemerintah pusat yang akan mengambil tindakan drastis.
“Saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau bisa, saya kasih kesempatan. Tapi kalau tidak, ya langkah tegas diambil,” tuturnya.
Upaya pembersihan ini ditegaskan Prabowo bukan sekadar gertak sambal.
Ia merujuk pada beberapa langkah penindakan yang sudah dilakukan terhadap perwira tinggi yang terbukti melanggar hukum. Langkah ini diambil demi menyelamatkan marwah institusi yang sering kali tercoreng oleh segelintir oknum.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat, yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegas Prabowo.
Ia menyayangkan jika pengabdian ratusan ribu personel polisi dan TNI yang jujur harus rusak karena perilaku menyimpang beberapa gelintir orang yang menyalahgunakan kekuasaan.
Baginya, rule of law adalah prasyarat mutlak bagi negara yang ingin berhasil. Dengan pembenahan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dapat kembali pulih, sekaligus menciptakan iklim keamanan dan hukum yang stabil di seluruh pelosok negeri. (*)
