TOPMEDIA – Presiden Prabowo Subianto memulai langkah berbeda dari pendahulunya, Joko Widodo, dengan menghadiri langsung Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun pertamanya menjabat. Selama dua periode kepemimpinan, Jokowi tercatat tidak pernah hadir secara fisik dalam forum tahunan yang rutin digelar di New York, Amerika Serikat.
Dalam masa pemerintahan Jokowi, kehadiran Indonesia di forum PBB biasanya diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pada periode pertama, tugas tersebut bahkan sempat diemban Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah menjelaskan alasan absensi Jokowi, yakni karena padatnya agenda kenegaraan di dalam negeri. Meski demikian, Jokowi tak pernah memberi penjelasan langsung.
Jokowi sendiri sempat menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB, namun hanya secara daring pada 2020 dan 2021, ketika pandemi Covid-19 melanda dunia.
Menurut pengamat hubungan internasional Fitriani, absennya presiden dalam forum dunia itu berpotensi merugikan Indonesia. Ia menilai ada dua peluang besar yang terlewat: kesempatan menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin global, dan peluang mempererat hubungan dengan negara lain di tengah situasi dunia yang penuh tantangan—mulai dari krisis pangan, perubahan iklim, pandemi, hingga konflik.
“Kalau presiden memilih tidak hadir, mungkin ada pandangan bahwa representasi kepala negara tidak terlalu penting di Sidang Umum PBB,” kata Fitriani dalam wawancaranya dengan media kala itu.
Namun, pandangan berbeda datang dari Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Suzie Sudarman. Menurutnya, ketidakhadiran Jokowi bukan masalah besar karena tidak ada isu mendesak seperti pelanggaran kedaulatan negara. Ia menilai forum internasional justru bisa menjadi ruang tekanan dari negara-negara besar terhadap Indonesia.
“Jokowi cenderung menghindari pernyataan yang bisa memicu kontroversi, sebab pertemuan global biasanya diikuti sorotan media dan desakan dari negara-negara adidaya,” ujar Suzie.
Kini, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia kembali tampil di panggung utama. Presiden dijadwalkan berpidato dalam Sidang Umum PBB ke-80 pada Selasa, 23 September 2025.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut kesempatan ini sebagai momentum penting. Menurutnya, Prabowo akan menegaskan posisi Indonesia sebagai representasi negara berkembang atau Global South, sekaligus mendorong reformasi tata kelola dunia yang lebih adil dan inklusif.
“Indonesia ingin menunjukkan konsistensi sebagai pemimpin Global South, yang menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di forum internasional,” kata Teddy dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Ahad, 21 September 2025. (*)
