TOPMEDIA – Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan kepastian regulasi agar dunia usaha di Indonesia bisa berkembang dalam iklim yang stabil dan kondusif.
“Kami para pelaku usaha sangat berharap ada kepastian dalam kebijakan. Itu yang paling kami butuhkan,” ujar Sanny dalam siaran pers resmi di Jakarta, Selasa.
Ia menilai, sejumlah kebijakan baru yang muncul selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo cukup berpengaruh terhadap dunia usaha. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keputusan menambah jumlah kementerian, yang menurutnya lebih didasari pertimbangan politik.
Sanny menilai, penambahan kementerian berpotensi menghambat sinkronisasi antarinstansi, sehingga koordinasi kebijakan bisa menjadi kurang efisien. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada ketidakpastian regulasi yang akhirnya mempengaruhi iklim usaha.
Untuk itu, Sanny berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem birokrasi agar kebijakan yang dikeluarkan lebih terarah dan memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.
Dalam pernyataan yang sama, Peneliti Utama Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, juga menekankan pentingnya menjaga birokrasi agar tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Menurutnya, kebijakan publik seharusnya dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. “Kalau Indonesia ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, maka jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” ujarnya. (*)
