TOPMEDIA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menandatangani dua nota kesepakatan penting dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya pada Selasa (5/8/2025).
Kesepakatan tersebut mencakup Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama jajaran pimpinan DPRD.
Dalam pernyataannya, Wali Kota Eri menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi dasar awal bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025.
“Alhamdulillah, hari ini kami telah menyepakati KUA-PPAS. Selanjutnya, proses pembahasan perubahan anggaran keuangan akan segera dilakukan,” ujar Eri.
Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan warga Surabaya.
Ia menyatakan bahwa semangat kerja sama yang terjalin bersama DPRD murni untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk tujuan pribadi maupun kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Eri menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi oleh empat faktor utama: daya beli masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dan impor.
Saat ini, tiga dari empat faktor tersebut mengalami penurunan signifikan, sehingga penguatan belanja pemerintah menjadi langkah strategis yang harus diambil untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karena tiga faktor utama sedang melemah, maka belanja pemerintah harus dioptimalkan. Langkah ini bisa menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur dan perputaran ekonomi lokal,” tambahnya.
Guna mempercepat pembangunan, Pemkot Surabaya berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur prioritas, seperti penanganan banjir, pembangunan jalan, hingga peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Eri menegaskan bahwa belanja pembangunan tidak boleh berhenti meskipun pendapatan dari pemerintah pusat atau provinsi menurun.
Menurutnya, pengajuan pinjaman ini bertujuan mempercepat pelaksanaan proyek yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi masyarakat.
“Kalau proyek senilai Rp1 miliar dikerjakan tujuh tahun lagi, maka biayanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Maka dari itu, kami memilih pinjaman sebagai solusi percepatan pembangunan,” jelasnya.
Wali Kota Eri juga memastikan bahwa seluruh proyek yang dibiayai melalui pinjaman akan diselesaikan dalam masa jabatannya. Hal ini dilakukan agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
“Prinsip saya, semua proyek harus rampung selama saya menjabat. Jangan sampai generasi berikutnya menanggung utang yang bukan mereka mulai,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh permasalahan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp20 triliun.
Sementara proyeksi total APBD 2025 hanya sebesar Rp12,3 triliun, dengan sisa anggaran hanya Rp1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan program beasiswa.
“Kalau kita mengandalkan anggaran saat ini, maka butuh waktu 20 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur. Tapi kalau dikerjakan selama itu, nilai proyek akan semakin mahal,” ujarnya.
Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa langkah strategis ini telah sesuai dengan regulasi. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan dukungan secara tertulis.
“Langkah yang kami ambil sudah sesuai aturan, bahkan mendapat dukungan Kemendagri. Banyak daerah di Jawa Timur juga melakukan hal yang sama, dan nilai pinjaman kita lebih kecil dibandingkan mereka,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Eri mengajak semua pihak untuk berani mengambil keputusan demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemkot dan DPRD harus hadir sebagai solusi. Kita harus berani bertindak, karena yang utama adalah kepentingan warga Surabaya, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkasnya.
