TOPMEDIA – Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih angkat bicara soal maraknya ekspansi jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart, khususnya di wilayah perdesaan. Tiga nama yang memberikan perhatian terhadap isu ini adalah Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ketiganya menyoroti dampak kehadiran ritel modern terhadap ekonomi desa dan mengaitkannya dengan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menghentikan pertumbuhan gerai Indomaret maupun Alfamart. Namun, pemerintah akan melakukan penataan agar keberadaan minimarket, terutama di desa, tidak mengganggu perputaran ekonomi lokal.
Menurut Ferry, desa sebaiknya tidak sepenuhnya dikuasai ritel modern karena telah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai, perputaran uang di desa idealnya kembali ke masyarakat setempat, bukan mengalir ke pemilik modal di kota besar. Pernyataan ini juga menjawab isu yang menyebut pemerintah akan melakukan moratorium terhadap ekspansi ritel modern seiring operasional Kopdes Merah Putih.
Ferry menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan penguatan Kopdes Merah Putih yang ditargetkan berkembang hingga puluhan ribu unit. Koperasi tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa, membuka peluang kerja bagi generasi muda, sekaligus menjadi saluran distribusi produk UMKM. Ia memastikan Kopdes tetap akan berkolaborasi dengan warung tradisional, termasuk warung Madura, serta memanfaatkan sistem ritel digital.
Pandangan serupa disampaikan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto. Ia menyebut Kopdes Merah Putih sebagai salah satu jawaban atas dominasi ritel modern di desa. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada November 2025, Yandri menekankan pentingnya memastikan layanan ekonomi desa tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar.
Ia menjelaskan, koperasi desa dirancang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, pupuk, hingga elpiji. Sistem usaha bersama ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa tanpa mematikan warung tradisional. Untuk itu, Kementerian Desa terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri guna menyiapkan regulasi yang melindungi usaha kecil.
Secara pribadi, Yandri berpandangan jumlah ritel modern di desa sudah cukup dan tidak perlu terus bertambah karena berpotensi menekan pelaku usaha lokal. Ia mendorong hadirnya model ekonomi alternatif yang lebih berpihak pada masyarakat desa.
Selain penguatan koperasi, Kementerian Desa juga menargetkan sekitar 20 ribu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terlibat dalam rantai pasok pangan nasional, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, ratusan BUMDes telah menjadi pemasok berbagai komoditas seperti beras, telur, dan ikan. Konsep yang diusung adalah pembangunan ekonomi berbasis desa untuk kesejahteraan warga desa itu sendiri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, sebelumnya juga menyoroti ekspansi agresif ritel modern hingga ke kampung-kampung. Ia menilai, sistem bisnis yang terintegrasi dari produksi hingga distribusi membuat pelaku UMKM lokal sulit bersaing. Rantai usaha yang tertutup dinilai menyulitkan pemerintah daerah dalam menciptakan persaingan yang sehat.
Menurut Muhaimin, penguatan ekonomi desa harus dimulai dari fondasi usaha masyarakatnya sendiri. Karena itu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar UMKM saat berhadapan dengan jaringan ritel besar. Ia berharap koperasi desa dapat menjadi motor kebangkitan ekonomi perdesaan sekaligus menghadirkan peran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. (*)
