TOPMEDIA – Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil setelah hasil evaluasi menunjukkan bahwa distribusi bantuan makanan pada hari libur dinilai kurang efektif.
Menteri Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program yang saat ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menurutnya, penyaluran MBG saat sekolah libur tidak berjalan optimal, baik dari sisi penyerapan bantuan maupun proses distribusinya di lapangan.
“Kalau libur, dipasok tidak efektif. Oleh karena itu kita putuskan MBG itu hanya hari sekolah,” ujar Zulkifli usai rapat koordinasi terbatas, dikutip Selasa (2/4).
Dengan kebijakan baru ini, penyaluran MBG di sekolah umum akan mengikuti hari aktif belajar, yakni rata-rata lima hari dalam satu pekan.
Sementara untuk pondok pesantren, penyaluran akan disesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar masing-masing, yaitu sekitar lima hingga enam hari per minggu.
Meski begitu, pemerintah tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk wilayah tertentu, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan dengan angka stunting yang masih tinggi.
Di wilayah-wilayah tersebut, distribusi MBG masih dimungkinkan ditambah satu hari apabila dinilai lebih efektif dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi besar program MBG yang hingga 30 Maret 2026 tercatat telah menjangkau sekitar 61,68 juta penerima manfaat di 38 provinsi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyebut sebanyak 26.066 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi.
Namun, masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan. Tercatat 2.162 unit SPPG untuk sementara ditutup, sementara 1.789 unit lainnya masih dalam status suspensi guna menjalani proses perbaikan.
Zulkifli menegaskan penertiban dilakukan terhadap unit-unit yang belum memenuhi standar operasional, termasuk dari sisi sanitasi dan kelayakan fasilitas.
“Kalau tidak diperbaiki ya kita tutup,” tegasnya.
Selain persoalan distribusi, pemerintah juga menyoroti masih adanya ketimpangan cakupan program, terutama di lingkungan sekolah berbasis pondok pesantren.
Saat ini, cakupan MBG di pesantren baru mencapai sekitar 10 persen, jauh tertinggal dibanding sekolah umum yang sudah menyentuh sekitar 80 persen.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bersama Kementerian Agama Republik Indonesia tengah mempercepat proses pendataan sekaligus penyaluran bantuan ke pesantren.
Kelompok santri dinilai memiliki kebutuhan gizi yang tidak kalah penting sehingga perlu mendapat perhatian lebih.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan penghentian sementara saat libur sekolah tidak berlaku bagi kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program untuk kelompok tersebut tetap berjalan seperti biasa karena dinilai sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Balita, ibu hamil, dan menyusui sangat penting karena akan menentukan masa depan anak-anak kita,” kata Zulkifli.
Perbaikan skema distribusi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran, terutama karena program ini menyasar puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (*)
