TOPMEDIA – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan Provinsi Jawa Timur untuk menyerap Rp 20 triliun dari total plafon KUR Perumahan nasional sebesar Rp 130 triliun.
Target ini dinilai realistis mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia dan memiliki potensi besar dalam sektor konstruksi perumahan.
Maruarar menjelaskan bahwa KUR Perumahan merupakan program strategis dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus memperkuat sektor UMKM konstruksi.
Dari total plafon Rp 130 triliun, sebesar Rp 117 triliun dialokasikan untuk pelaku usaha kontraktor (supply side) dengan batas pinjaman hingga Rp 20 miliar per perusahaan.
Sementara Rp 13 triliun ditujukan bagi masyarakat umum (demand side) yang ingin melakukan renovasi atau pembangunan rumah.
Target pembangunan rumah subsidi tahun ini mencapai 350 ribu unit, naik signifikan dari 230 ribu unit pada tahun sebelumnya.
Maruarar menekankan bahwa kebijakan ini didukung oleh insentif seperti pembebasan BPHTB, gratis PBG, dan bunga KUR yang ringan.
Ia menyebut bahwa satu proyek rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja langsung, belum termasuk dampak ekonomi lanjutan seperti warung sekitar proyek, transportasi material, dan industri pendukung seperti semen dan keramik.
Dengan potensi besar yang dimiliki Jawa Timur, pemerintah berharap provinsi ini mampu menyerap minimal 15 persen dari total anggaran KUR Perumahan nasional.
Maruarar menegaskan bahwa penyerapan KUR bukan hanya soal angka, tetapi juga soal dampak ekonomi yang luas dan penciptaan lapangan kerja.
Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, menyambut baik program ini. Ia menyebut bahwa lebih dari 170 pengembang lokal telah menyatakan minat dengan estimasi kebutuhan pembiayaan mencapai Rp 187 miliar.
Dengan subsidi bunga hingga 5 persen, akses pembiayaan menjadi lebih terbuka dan terjangkau bagi pengembang kecil dan menengah.
“Program ini bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal,” tutup Maruarar. (*)
