TOPMEDIA – Hari ini, Rabu (13/08) suasana halaman kantor Bupati Pati penuh dengan massa yang merangsek masuk ke area kantor. Sekitar 1000 warga Kabupaten Pati itu melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya, karena dianggap pemimpin yang arogan. Aksi unjuk rasa itu berlangsung di kawasan alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten.
Husen selaku inisiator dan Sayiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Ia juga mengajak para pengunjuk untuk menyiapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.
“Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful. Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen. Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Bahkan donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati. Untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, pihak kepolisian setempat sudah berjaga-jaga di berbagai sudut pintu masuk Alun-alun Pati. Hingga berita ini disiarkan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB , jumlah warga yang ikut melakukan demonstrasi tersebut terus berdatangan untuk bergabung dalam aksi massa tersebut.
Mendagri Beri Komentar
Menyikapi kejadian di Pati, Jawa Tengah, Mendagri Tito Karnavian memberikan komentar ketika berada di Bali beberapa waktu lalu. “Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana,” jelasnya.
Diketahui kenaikan pajak yang ditujukan untuk pembangunan di daerah tersebut akhirnya dibatalkan, namun Sadewo mengatakan pembatalan kenaikan pajak berimbas pada ditundanya sejumlah pembangunan.
Mendagri Tito kemudian mengingatkan kepala daerah lain bahwa meskipun retribusi yang hendak dipungut digunakan untuk mendukung pendapatan asli daerah, tidak berarti menyamaratakan kemampuan masyarakat di dalamnya.
“Jangan disamaratakan, ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu, kenaikan Rp10.000-Rp15.000 itu berarti bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.
“Jadi, saya minta mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya tolong lah dalam membuat kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial kemampuan masyarakat,” sambungnya.
Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pemerintah sedang gencar menjalankan program-program pro rakyat, sehingga semestinya kepala daerah juga melakukan yang sama.
“Bapak Presiden kita lihat, hari ini rapat koperasi desa ini, lalu makan bergizi gratis, sekolah rakyat, itu semua program menunjukkan pemimpin kita pro rakyat, jangan kita membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat semakin sulit,” kata Tito Karnavian.
Terhadap Bupati Pati sendiri, sebelum akhirnya siang tadi kebijakan kenaikan pajak itu dicabut, Kemendagri sudah sempat turun mencari tahu substansi dari kebijakan yang dibuat.
Mendagri Tito juga sudah berpesan ke Bupati Pati agar dalam membuat kebijakan betul-betul mempertimbangkan kemampuan rakyat, bukan justru membebani, seperti bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan saat ini.
Setelah ini Tito berharap masyarakat Pati tenang dan kembali melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa, sang bupati pun sudah memastikan akan mengevaluasi diri.
“Setelah dicabut otomatis saya berharap masyarakat juga tenang, kemudian bekerja seperti biasa dan saya kira pak bupatinya juga sudah mempertimbangkan semua masukan, mari kita bekerja sama lagi,” ujar Mendagri.
*Ay
