TOPMEDIA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tiga langkah baru untuk menjaga keamanan pasokan LPG di tengah situasi geopolitik global yang masih bergejolak. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI sebagai upaya memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, terutama untuk LPG 3 kilogram.
Langkah pertama yang diterapkan adalah pengaturan konsumsi LPG agar digunakan secara wajar dan bijak. Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat resmi terkait pengendalian penggunaan LPG. Namun, hingga kini belum dijelaskan secara rinci seperti apa mekanisme penerapannya di lapangan.
Kebijakan kedua berfokus pada peningkatan produksi dari kilang dalam negeri. Pemerintah mendorong optimalisasi fasilitas pengolahan, termasuk di RDMP Balikpapan. Dalam skema ini, sebagian produksi propylene akan dialihkan untuk memperbesar hasil LPG.
“RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG,” jelas Rizwi dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, dikutip Senin (13/4/2026).
Selain itu, pemerintah juga meminta kilang LPG milik swasta untuk lebih mengutamakan pasokan kepada PT Pertamina Patra Niaga. Sebelumnya, hasil produksi kilang swasta lebih banyak disalurkan ke sektor industri. Kini, pemerintah meminta agar Pertamina menjadi pihak pertama yang menerima penawaran.
“Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga,” ujar Rizwi.
Tidak hanya mengandalkan pasokan domestik, pemerintah juga terus membuka peluang impor dari wilayah lain di luar Timur Tengah. Negara-negara di kawasan Asia dan ASEAN menjadi salah satu target sumber pasokan alternatif.
“Kami juga mengupayakan sumber-sumber LPG lain di Asia dan Asean,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kondisi stok energi nasional saat ini masih aman. Menurutnya, situasi yang sempat menimbulkan kekhawatiran akibat konflik di Timur Tengah kini mulai mereda sehingga distribusi energi di dalam negeri tetap terkendali.
Ia mengatakan fase paling kritis terkait pasokan bahan bakar minyak telah berhasil dilewati pemerintah.
“Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (10/4/2026).
Meski kondisi stok dinilai aman, pemerintah tetap mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara hemat demi menjaga kestabilan pasokan nasional.
“Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG,” ujarnya. (*)
