TOPMEDIA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan telah bersiap menghadapi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air.
Usai memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, BPBD, Perhutani, dan perwakilan kementerian terkait, Emil menyebut langkah ini diambil untuk memastikan mitigasi berjalan efektif.
“Dari paparan yang kami terima, ini harus disikapi dengan kesiapsiagaan penuh. Semua unsur kita libatkan, mulai dari Forkopimda, BPBD, hingga Perhutani karena ada potensi kerawanan di wilayah hutan,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Dalam rapat tersebut, BMKG memaparkan kondisi El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang menunjukkan gelombang kering dengan intensitas tinggi.
Fenomena ini diperkuat oleh Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang turut mendorong cuaca semakin kering di wilayah Jawa Timur.
Emil menegaskan bahwa istilah “Super El Nino” tidak sepenuhnya tepat, namun peningkatan intensitas kekeringan memang perlu diantisipasi serius.
“Intinya ada potensi kekeringan dengan intensitas lebih tinggi, dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus,” jelasnya.
Emil mendorong petani memanfaatkan sisa ketersediaan air pada April–Mei untuk mempercepat masa tanam agar panen bisa dilakukan sebelum puncak kemarau.
“Begitu panen, jeda maksimal dua minggu harus langsung tanam lagi. Ini butuh timing yang presisi,” tegas Emil.
Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Jatim tengah mengoptimalkan penggunaan metode pertanian hemat air seperti alternate wetting and drying system, serta mengoperasikan lebih dari 2.000 sumur bor dengan rencana penambahan 1.800 titik baru tahun ini.
Selain itu, embung, waduk, dan dam di daerah seperti Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, dan Bojonegoro dimaksimalkan sebagai penampung air.
Namun, beberapa proyek strategis seperti Waduk Jabung dan infrastruktur di Madiun masih dalam tahap penyelesaian.
Emil juga mengingatkan bahwa potensi kekeringan tersebar di berbagai wilayah lumbung pangan Jawa Timur, mulai dari kawasan Mataraman seperti Ngawi dan Madiun, Pantura, hingga wilayah timur seperti Banyuwangi.
Selain kekeringan, pemerintah juga mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya meningkat saat musim kemarau panjang.
Koordinasi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, telah disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Semua wilayah punya kerawanan, hanya berbeda timing. Ada yang mulai terasa Juni, tapi yang serentak itu Agustus,” ungkap Emil. (*)
