TOPMEDIA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan langkah antisipasi jika harga minyak dunia melonjak tajam akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Salah satu skenario yang dipertimbangkan adalah ketika harga minyak mentah mencapai US$92 per barel.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, lonjakan harga tersebut akan memengaruhi kebijakan pemerintah, terutama terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, dalam APBN 2026 asumsi harga minyak mentah Indonesia dipatok di kisaran US$70 per barel.
“Skenario terburuk ya tadi ke US$92 per barel,” ungkap Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, pemerintah sebenarnya pernah menghadapi situasi yang lebih berat pada periode 2012–2013. Saat itu, harga minyak dunia bahkan sempat menembus sekitar US$150 per barel. Meski begitu, pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas anggaran sehingga defisit APBN tidak melampaui batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Opsi penghematan anggaran
Berkaca dari pengalaman tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian jika tekanan harga minyak kembali terjadi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah merasionalisasi belanja negara, termasuk mengevaluasi beberapa program yang dinilai bisa dihemat.
Purbaya mencontohkan kemungkinan penghematan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan bahwa program tersebut tetap penting, hanya saja pemerintah akan memastikan anggaran benar-benar difokuskan pada kebutuhan utama.
“Bisa penghematan misalnya di MBG. Yang jelas MBG bagus, tetapi kami akan cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung [ke] makanan,” ujarnya.
Di sisi lain, Purbaya masih optimistis harga minyak dunia tidak akan melonjak hingga level ekstrem seperti US$150 per barel. Ia mengingatkan bahwa pada konflik geopolitik sekitar 2012–2013 lalu, sempat muncul prediksi harga minyak bisa mencapai US$200 per barel, tetapi kenyataannya tidak terjadi.
Untuk saat ini, pemerintah juga belum membahas rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi. “Belum [dibahas],” tegas mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan tersebut.
Meski demikian, kemungkinan kenaikan harga BBM tetap terbuka apabila lonjakan harga minyak dunia membuat beban subsidi dalam anggaran negara menjadi terlalu besar.
“Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM, kalau emang harganya tinggi sekali,” kata Purbaya, yang juga merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung. (*)
