TOPME lDIA – Pernyataan kontroversial datang dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ferry Juliantono yang mengusulkan agar pelaku UMKM di Indonesia memproduksi barang tiruan atau KW sebagai strategi menghadapi serbuan produk impor murah, khususnya dari Tiongkok.
Usulan ini disampaikan dalam sebuah forum diskusi publik dan langsung memicu perdebatan di kalangan pelaku usaha, asosiasi UMKM, dan pemerhati industri kreatif.
Menurut Ferry, banyak produk impor yang masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah dan desain menarik, sehingga membuat produk lokal sulit bersaing.
Ia mencontohkan tas branded KW yang banyak diminati masyarakat karena tampilannya mirip dengan produk asli namun dijual dengan harga terjangkau.
“Kalau kita bisa bikin KW-nya, kenapa tidak? Daripada pasar kita diserbu barang luar,” ujar Ferry dikutip, Minggu (19/10/2025).
Namun, usulan tersebut langsung mendapat kritik dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, menyatakan ketidaksetujuannya.
Ia menilai bahwa meniru produk merek asing justru bisa menurunkan martabat industri kreatif Indonesia dan berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait hak kekayaan intelektual (HAKI).
“Kok kita menjadi bangsa yang mau meniru? Hak paten dan hak properti itu harus dihargai. Jangan sampai kita keliru, lalu dikomplain oleh pihak internasional. Kan kita malu,” tegas Edy.
Edy menyarankan agar pemerintah lebih fokus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan desain produk agar bisa bersaing secara sehat.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan dukungan terhadap inovasi lokal daripada mendorong praktik yang berisiko secara hukum dan etika.
Usulan Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono agar UMKM memproduksi barang KW sebagai strategi menghadapi banjir produk impor telah memicu perdebatan luas. Di satu sisi, gagasan ini dianggap sebagai respons pragmatis terhadap tekanan pasar global.
Namun di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa pendekatan tersebut berisiko merusak reputasi industri lokal dan melanggar prinsip kekayaan intelektual.
Ke depan, pemerintah diharapkan lebih bijak dalam merumuskan strategi penguatan UMKM dengan menekankan pada inovasi, kualitas, dan daya saing produk lokal.
Mendorong kreativitas dan membangun merek sendiri akan jauh lebih berkelanjutan daripada meniru produk asing yang bisa menimbulkan konsekuensi hukum dan etika. (*)
