TOPMEDIA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul resmi mengusulkan 40 tokoh untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. Nama-nama besar seperti tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur termasuk di dalamnya.
Usulan tersebut diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di kantor Kementerian Kebudayaan pada Selasa (21/10/2025).
“Nama-nama ini sudah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Ada yang sudah memenuhi syarat sejak lima hingga enam tahun lalu, dan ada juga yang baru kami usulkan tahun ini. Beberapa di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Marsinah,” jelas Gus Ipul.
Proses pengusulan gelar pahlawan nasional berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Setelah disetujui di tingkat daerah oleh bupati atau wali kota, dokumen diteruskan ke gubernur, lalu dikirim ke Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.
“Kami bersama Tim Pengkaji Gelar Pusat sudah melakukan kajian mendalam. Hasilnya hari ini saya serahkan ke Pak Fadli Zon sebagai Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya, dewan akan melakukan pembahasan final, dan kita menunggu hasilnya bersama,” tambahnya.
Selain tiga nama tersebut, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama besar asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng Jombang, Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
Menanggapi hal itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pihaknya akan menggelar sidang khusus untuk membahas 40 nama tersebut. “Besok kami akan bersidang bersama Tim Dewan Gelar. Setelah keputusan final, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Fadli.
Acara penyerahan berkas juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, dan Sekjen Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta. (*)
