TOPMEDIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan membongkar borok perusahaan asing di tanah air. Tak tanggung-tanggung, Purbaya menunjuk hidung sebuah perusahaan baja dan bahan bangunan asal Tiongkok sebagai pengemplang pajak kelas kakap.
Padahal, satu perusahaan saja ditaksir mampu meraup pendapatan hingga Rp 4 triliun per tahun. Namun, sepeser pun pajak pertambahan nilai (PPN) tak masuk ke kas negara lantaran modus transaksi di bawah meja.
Purbaya mengungkapkan, modus yang digunakan sangat konvensional namun efektif menghindari radar pajak, yakni penjualan langsung secara tunai (cash basis). Dengan cara ini, jejak transaksi PPN tidak terekam dalam sistem.
“Yang saya tahu (perusahaan) baja dan bahan bangunan. Pengusahanya dari China punya perusahaan di sini, orang China semua, bahkan tidak bisa bahasa Indonesia,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, akhir pekan lalu.
Yang membuat Menkeu kian heran, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki nama yang cukup familiar bagi publik Indonesia. Ia pun melayangkan kritik pedas kepada jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang selama ini terkesan membiarkan praktik tersebut tumbuh subur.
“Saya heran, perusahaan asing bisa beroperasi di sini, tapi orang pajak selama ini seperti tutup mata,” sindirnya.
Langkah Purbaya ini tampaknya merupakan tindak lanjut dari sentilan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan di Hambalang baru-baru ini, Presiden secara terbuka mempertanyakan integritas petugas pajak dan bea cukai di lapangan.
“Presiden bilang, apakah kita akan mau dikibulin terus oleh Pajak dan Bea Cukai? Itu pesan ke saya, walaupun beliau tidak melihat ke arah saya, tapi deg sampai ke sini,” cerita Purbaya sambil menunjuk dadanya.
Purbaya menyampaikan, Presiden menyoroti praktik under invoicing (pelaporan nilai barang lebih rendah dari aslinya) yang masih marak di Bea Cukai, serta penghindaran pajak yang diduga melibatkan oknum internal.
Penerimaan pajak sepanjang tahun 2025 lalu memang tercatat lesu. Dari target APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun, realisasinya hanya menyentuh angka Rp 1.917,6 triliun atau sekitar 87,6 persen.
Melesetnya target ini membuat pemerintah harus putar otak mencari potensi pajak yang bocor. Sektor PPN dan PPnBM yang menyumbang Rp 790,2 triliun diharapkan bisa lebih maksimal jika kebocoran di industri baja dan bahan bangunan ini segera ditambal.
Purbaya berjanji akan segera melakukan penindakan cepat. “Nanti kita tindak dengan cepat. Nama-namanya sudah kita kantongi. Kita tunggu waktu yang tepat,” pungkasnya. (*)
