Menurut Yassierli, layanan publik di bidang ketenagakerjaan harus tersedia secara cepat, mudah, dan responsif karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Oleh sebab itu, peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama seluruh jajaran di lingkungan Kemnaker.
Ia menegaskan bahwa layanan publik tidak boleh mengalami gangguan teknis yang dapat menghambat akses masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Halal Bihalal Kemnaker 2026 yang berlangsung di Gedung Kemnaker, Jakarta, pada Senin (30/3/2026).
Menurutnya, gangguan pada layanan publik bukan hanya persoalan teknis semata, tetapi juga dapat berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap program perlindungan ketenagakerjaan.
Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, negara harus hadir melalui layanan yang andal dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Yassierli meminta seluruh unit kerja di Kemnaker meningkatkan koordinasi dan memperbaiki pola kerja internal.
Ia menilai bahwa satu layanan publik umumnya melibatkan banyak unit kerja, sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus secara terpadu.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan budaya kerja yang mendukung kolaborasi antarsatuan kerja.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan menjadi modal penting dalam menciptakan layanan publik yang lebih efektif dan berkualitas setelah masa libur Lebaran.
Di sisi lain, Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk menerapkan pola kerja yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan hemat energi.
Langkah ini dinilai penting sebagai respons terhadap tantangan global yang terus berkembang, mulai dari tekanan ekonomi hingga krisis energi di berbagai negara.
Ia menegaskan bahwa kondisi global tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar kualitas layanan publik tetap terjaga.
Bahkan, layanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar pekerja dan pencari kerja dapat mengakses program ketenagakerjaan secara cepat, pasti, dan tanpa hambatan.