TOPMEDIA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi.
Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri. Menurutnya, pelaksanaan MBG harus aktif melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Didin menegaskan bahwa keterlibatan UMKM merupakan prinsip keadilan dalam pelaksanaan MBG. “Pelaksanaan MBG harus sebisa mungkin melibatkan para pelaku UMKM, sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Itu prinsip keadilannya,” ujarnya dalam keterangan di Yogyakarta, Kamis (20/11).
Ia menilai visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerataan ekonomi sudah tepat, mengingat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi.
Program MBG yang melibatkan UMKM diyakini dapat menciptakan dampak ekonomi nyata sekaligus mendukung penurunan angka stunting.
“Kalau UMKM diberdayakan, dampak pemerataan ekonomi bisa langsung dirasakan masyarakat. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pertumbuhan lewat pemerataan,” tegasnya.
Didin juga menyoroti Astacita Pemerintahan Prabowo, khususnya poin keenam yang menekankan pemerataan ekonomi.
“Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci. Misalnya, untuk MBG, cita-cita menurunkan stunting harus ada persiapan dan melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM,” jelasnya.
Selain MBG, Didin menilai program swasembada pangan dan penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN juga dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Ia menyarankan agar penyaluran kredit dari dana tersebut diprioritaskan bagi penguatan UMKM. Terkait swasembada pangan, Didin menekankan pentingnya pemberdayaan petani.
“Program Food Estate, petani harus jadi core utama swasembada pangan. Harus di-setting di setiap daerah petaninya sudah terlatih. Kalau masalah tanahnya sempit, bisa konsolidasi lahan,” ujarnya. (*)
