TOPMEDIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur birokrasinya.
Sebanyak 78 pejabat resmi dilantik oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Graha Sawunggaling, Kamis (2/4/2026). Langkah ini disebut sebagai strategi percepatan kinerja sekaligus penguatan fondasi organisasi menjelang masa purna bakti sejumlah pejabat senior.
Rinciannya, pelantikan tersebut mencakup tujuh pejabat eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) serta 71 pejabat di level eselon III dan IV. Di balik rotasi ini, terselip pesan kuat tentang integritas dan budaya kerja tanpa kompromi.
Dalam arahannya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa jabatan yang diberikan bukanlah bentuk hadiah, melainkan amanah yang menuntut pengabdian penuh. Dengan nada tegas, ia mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai arah loyalitas mereka.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya. Bukan kepada wali kota, wakil wali kota, atau sekda,” tegas Eri di hadapan para pejabat yang dilantik.
Eri menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus benar-benar menyentuh lapisan terbawah. Ia memproyeksikan penguatan konsep Kampung Pancasila sebagai ujung tombak pelayanan. Setiap Rukun Warga (RW) di Surabaya ditargetkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sosial secara instan.
“Tidak boleh ada warga miskin yang tidak tertangani, tidak boleh ada stunting tanpa intervensi, dan tidak boleh ada warga yang kesulitan makan atau biaya sekolah,” imbuhnya.
Wali Kota yang dikenal dengan pendekatan berbasis data ini juga memperingatkan jajarannya agar meninggalkan pola kerja teoritis. Ia meminta setiap program kerja memiliki output dan outcome yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memastikan akuntabilitas tersebut, Pemkot Surabaya menerapkan sistem evaluasi yang ketat. Eri tak segan untuk mencopot pejabat yang dianggap lamban dalam mengeksekusi program prioritas.
“Sekarang tidak ada lagi ruang untuk kerja tanpa hasil. Semua harus terukur. Pejabat yang dalam kurun waktu tiga bulan tidak mampu menunjukkan hasil optimal, akan segera diganti,” katanya.
Terkait beberapa posisi yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), Eri mengaku sengaja mengambil langkah hati-hati.
Ia ingin melihat hasil evaluasi kinerja terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan definitif atau membuka lelang jabatan secara terbuka.
Pasca-pelantikan ini, tenggat waktu ketat sudah menanti. Mulai 7 April mendatang, seluruh program prioritas harus berjalan pada kapasitas maksimal.
Fokus utama meliputi penataan pedestrian agar bebas dari parkir liar, perluasan sistem parkir non-tunai, hingga standardisasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Semua langkah tersebut wajib didukung oleh sistem satu data yang akurat guna menghindari tumpang tindih kebijakan. Eri memberikan instruksi khusus kepada para camat dan lurah untuk bergerak cepat.
“Camat dan lurah harus bergerak dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu. Tidak ada lagi alasan keterlambatan,” pungkasnya.
Perubahan komposisi di jajaran kepala dinas diharapkan membawa angin segar bagi inovasi pelayanan publik di Surabaya. (*)
Berikut adalah daftar pejabat eselon II yang menempati posisi baru:
- Eddy Christijanto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo)
- Antiek Sugiharti: Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
- Nanik Sukristina: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
- dr. Billy Daniel Messakh: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
- Dedik Irianto: Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
- Maria Theresia Ekawati Rahayu: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Irvan Wahyudrajad: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
