TOPMEDIA – Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Selasa, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan energi.
Dalam pernyataannya, Marcos menilai konflik yang melibatkan Iran serta operasi militer oleh Amerika Serikat dan Israel telah memicu ketidakstabilan di pasar energi global. Situasi tersebut dinilai berdampak langsung pada rantai pasok, fluktuasi harga minyak, serta ancaman terhadap ketahanan energi domestik.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk tim khusus untuk memastikan distribusi dan ketersediaan berbagai kebutuhan penting, mulai dari bahan bakar hingga pangan, obat-obatan, dan produk pertanian. Melalui kebijakan darurat ini, pemerintah juga diberi kewenangan untuk mengambil langkah cepat, termasuk dalam pengadaan bahan bakar dan produk minyak guna menjamin pasokan tetap aman.
Status darurat tersebut direncanakan berlaku selama satu tahun. Selama periode itu, pemerintah dapat melakukan pembelian energi secara lebih fleksibel, bahkan memungkinkan pembayaran di muka demi mengamankan suplai.
Sebelumnya, Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, menyampaikan bahwa cadangan bahan bakar nasional saat ini diperkirakan cukup untuk sekitar 45 hari. Pemerintah pun tengah berupaya menambah stok dengan mengamankan sekitar 1 juta barel minyak dari berbagai negara, baik di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara, meski diakui proses pengadaan berikutnya masih dibayangi ketidakpastian.
Langkah darurat ini juga memungkinkan pemerintah untuk memangkas prosedur birokrasi agar respons terhadap krisis bisa lebih cepat. Di sisi lain, Marcos turut menginstruksikan kementerian keuangan dan bank sentral untuk memantau dampak konflik terhadap nilai tukar peso, termasuk potensi pelemahannya serta pengaruh terhadap arus remitansi.
Menjelang kebijakan ini diumumkan, sejumlah anggota parlemen sempat mengkritik pemerintah karena dinilai belum memiliki respons yang terkoordinasi terhadap lonjakan harga bahan bakar. Bahkan, kondisi tersebut diperkirakan dapat mendorong inflasi ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir serta menekan pertumbuhan ekonomi.
Di tengah situasi itu, kelompok pekerja transportasi, penumpang, dan konsumen berencana menggelar aksi mogok selama dua hari mulai Kamis sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan bakar dan penanganan pemerintah yang dianggap belum optimal. (*)
